PEKANBARU - Wakil Gubernur Riau, HR Mambang Mit hanya cuek dituding menghambat pencairan dana penanggulangan Karhutla oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Mambang mengatakan, persoalan itu menjadi tanggung jawab pusat.

"Ya masalah dana tersebut, adanya di BNPB ya ditanyakan saja langsung kepada BNPB yang lebih tahu. Saya tidak tahu sama sekali mengenai dana tersebut," kata Wagubri, saat dikonfirmasi mengenai Pemprov yang dituding tidak mengucurkan dana APBD untuk menangani Karhutla, Selasa (3/9/2013).

Bahkan, Ketua Pusdalkarhutla itu ngotot, dana penanggulangan Karhutla Riau semuanya didanai APBN melalui pos kegiatan BNPB. Wagub juga menegaskan,  jika APBD Riau tidak ada dana untuk menanggulangi Karhutla. "Ya tidak ada hubungannya, dana BNPB ya dana BNPB, tidak ada kaitannya dengan Pemprov," sebutnya

Lanjutnya, bantuan dana BNPB sudah sangat cukup dalam menanggulangi bencana Karhutla yang melanda Riau." Ya kita rasa dana dari BNPB sudah cukup dalam menangani karhutla, ya lebih lanjut lagi mengenai dana tersebut ya ditanyakan langsung kesana," sebut Wagub.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengkau gerah dengan Pemprov Riau. Pasalnya, Pemprov Riau hingga kini tak sepeser pun mengeluarkan dana membantu penanggulangan Karhutla di Riau. Akibatnya, BNPB pun mengancam tak membantu Riau dalam memadamkan Karhutla.

Ancaman ini disampaikan Herry Heriadi, Tenaga Pendukung Teknis Penanggulangan Darurat BNPB di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Minggu (1/9/2013).  "Kami dari BNPB sebagai pemerintah pusat sudah banyak berbuat. Sejak penetapan status darurat kabut asap di Riau pada Juni lalu, semua biaya dari Dana Siap Pakai (DSP) di BNPB," kata Herry.

Seharusnya, terang Herry, biaya penanggulangan bencana ditanggung bersama-sama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan sistem sharring budget. "Tapi sampai sekarang belum sepeser pun ada dana dari APBD Riau untuk penanggulangan Karhutla di Riau," lanjut Herry.

Karena itu, Herry pun menuding Pemprov Riau dalam hal ini Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Pusdalkarhutla) Riau tidak serius menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan di Riau. Padahal, badan ini langsung diketuai oleh Wakil Gubernur Riau, HR Mambang Mit. "Bila tak kunjung ada respon, kami akan menghentikan bantuan dana untuk penanggulangan Karhutla di Riau," tegas Herry.

Sejak penetapan Status Siaga Darurat Kabut Asap di Riau pada Juni 2013 lalu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lalu diturunkan ke Status Tanggap Darurat (Juli 2013) dan turun lagi ke Status Transisi (Agustus hingga sekarang), dana yang terpakai Rp40 miliar. "Sekitar Rp7,5 miliar diantaranya diambil dari kas Posko BNPB di Riau," papar Herry.

Dana tersebut, lanjutnya, digunakan untuk menyewa enam unit helikopter terdiri dari 2 unit jenis Bolco, dua unit jenis Kassa, satu unit jenis Sikorsy 16 dan satu unit lagi jenis Kamov. "Heli-heli itu digunakan untuk membantu BPBD kabupaten/kota, membuat hujan buatan serta water bomming," terang Herry. (rep1)