JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan akan segera melakukan rapat untuk membahas pengganti Emir Moeis sebagai Ketua Komisi XI DPR. Emir kini mendekam di sel jeruji besi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terlibat kasus korupsi PLTU Tarahan, Lampung.  
 
"Mungkin besok dalam rapat DPP dibahas. Kalau tidak ya periode depan (habis lebaran), sekarang kan lagi reses," kata Ketua Bidang Hukum DPP PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2013).
 
Trimedya yang didaulat sebagai Ketua Tim Hukum Emir enggan untuk menyebutkan nama-nama yang dianggap layak untuk menggantikan posisi Emir, baik sebagai Ketua Komisi XI maupun sebagai Ketua Bidang Anggaran di DPP PDI Perjuangan.
 
"Kalau soal pengganti, saya belum tahu, belum tanya juga. Itu Mbak Puan (Ketua Fraksi) akan melaporkan ke Ibu Ketum. Kemudian Ibu Ketum yang akan memutuskan, termasuk posisi struktural Emir di DPP," ujar Anggota Komisi III DPR ini.
 
PT Alstom Indonesia diduga memberikan suap kepada Emir sebesar Rp2,8 miliar. Uang itu, diduga kuat sebagai pelicin memuluskan pembangunan proyek PLTU Tarahan pada 2004.
 
Kasus korupsi PLTU Tarahan terungkap setelah KPK berhasil mengembangkan kasus proyek CIS-RISI di PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) Tangerang yang menjerat Eddie Widiono.
 
Emir disangka melanggar pasal 5 ayat 2, pasal 12 a dan b, pasal 11 dan atau pasal 12 D Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. (rep/01)