BAGANSIAPIAPI - Carut-marutnya penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kabupaten Rokan Hilir dituding akibat tak valid-nya data yang dimiliki Badan Pusat Statistik. Sehingga, perlu dilakukan pendataan ulang bagi penerima BLSM untuk menghindari kekacauan berkepanjangan dengan melibatkan lurah/kepala desa.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati H Suyatno, Sabtu (13/7) lalu. "Banyak keluhan masyarakat yang saya terima terhadap penyaluran BLSM terhadap Rumah Tangga Sasaran (RTS). Bahkan, yang masyarakat yang semeskinya menerima justru hanya menjadi penonton, malahan sebaliknya, ada yang hidupnya mapan malah diberi BLSM. Ini perlu dilakukan pendataan ulang oleh BPS dengan melibatkan aparat pemerintahan di tiap daerah," pinta Suyatno.

Wabup yang sebelumnya sempat melakukan pemantauan di Kantor Pos Bagansiapiapi saat penyaluran BLSM beberapa waktu lalu mengaku kesal atas kejadian itu. "Saya yakin banyak warga miskin yang tidak terdata, sehingga terjadi kesenjangan di masyarakat. Supaya tidak ada kecemburuan, maka saya tekankan agar dilakukan pendataan ulang," tegasnya.

Wabup juga merasa kecewa oleh BPS karena menggunakan data lama sebagai acuan penyaluran BLSM. "Harusnya pusat melibatkan perangkat desa dan kelurahan. Karena yang lebih paham siapa saja yang layak menerima BLSM adalah perangkat desa dan kelurahan," sambungnya. (rep05)