Nenek Nursaimi Kecewa tak Dapat BLSM
ilustrasi
NENEK Nursaimi menelan kecewa. Nama warga Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru itu tak masuk dalam daftar penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Wanita 64 tahun itu pun harus pulang dengan tangan hampa.
BLSM untuk 12.143 Rumah Tangga Sasaran (RTS) warga Pekanbaru yang tersebar di delapan kecamatan disalurkan mulai Selasa (25/6). Pada hari pertama itu, BLSM dibagikan untuk warga Kecamatan Pekanbaru Kota. Kantor Pos Pekanbaru di Jalan Jenderal Sudirman pun penuh sesak.
Warga penerima BLSM tampak antusias antre untuk mencairkan dana rapelan dua bulan sebesar Rp300 ribu sejak pukul 07.30 WIB. Mereka duduk tertib menunggu nomor antreannya dipanggil petugas yang baru mulai membuka loket pukul 08.00 WIB.
Darlis (53), warga Kelurahan Tanah Datar mengaku mendapat informasi mengenai pembagian BLSM ini dari undangan yang diberikan pengurus RT tempatnya tinggal. "Saya dikasih kartu untuk mengambil BLSM oleh ketua RT," katanya kepada Metro Riau saat antre di Kantor Pos Pekanbaru.
Darlis bersyukur mendapat Rp300 ribu dari pemerintah. "Segitu (Rp300 ribu) juga tidak apa-apa daripada tidak sama sekali," ujar dia.
Namun, kebahagiaan tak dirasakan Nursaimi. Nenek enam orang cucu ini kecewa lantaran tak menerima uang BLSM. "Saya tak dapat. Tak tahu kenapa, padahal sebelumnya saya dapat Bantuan Langsung Tunai (BLT). Saya juga dapat raskin (beras miskin), tapi BLSM tidak, padahal mau dekat Lebaran," katanya.
Nursaimi yang datang ke Kantor Pos mengenakan kain sarung dan baju putih sempat ikut mengantre. Namun ia ditegur pihak keamanan dan staf Kantor Pos yang menanyakan kartu perlindungan sosial (KPS) sebagai syarat pengambilan BLSM. Dengan raut wajah kecewa, Nursaimi pun mengaku belum memiliki KPS tersebut. Lalu ia keluar dari barisan antrean.
Nursaimi sempat menanyakan dan meminta penjelasan kepada staf Kantor Pos, kenapa dirinya tak mendapatkan KPS. Kekecewannya bertambah kepada pihak-pihak yang tidak mendata dirinya sebagai warga tidak mampu.
Nursaimi meminta pembagian BLSM dilakukan secara adil. "Saya kecewa. Saya berharap bantuan ini mengurangi beban, apalagi saya juga menghidupi cucu, tapi malah tidak masuk daftar," katanya pasrah.
Kepala Kantor Pos Pekanbaru, Tamrin Hanurawan mengatakan, pihaknya hanya bertugas menyalurkan dana BLSM kepada nama-nama yang sudah terdaftar. Kantor Pos, katanya, tidak mengelola data penerima dana program kompensasi tersebut. "Kami hanya melayani warga yang membawa KPS saja. Soal data penerima BLSM pusat yang menentukan," ungkapnya.
Tamrin mengatakan, pada tahap pertama, penerima BLSM menerima Rp300 ribu. "Ya langsung dua bulan sesuai dengan peraturan yang ada," kata dia.
Tamrin mengakui pihaknya kurang menyosialisasikan BLSM kepada masyarakat. Akibatnya, banyak warga kecamatan lain yang datang untuk mengambil BLSM dan harus kembali pulang karena tak sesuai jadwal.
"Seharusnya sosialisasi digencarkan," kata Yuni (46), warga Kecamatan Senapelan yang datang ke Kantor Pos untuk mengambil BLSM.
Rapat Desa
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Radjasa mengatakan bahwa kesalahan yang terjadi pada penyaluran BLSM akan dirapatkan oleh pejabat desa atau kelurahan setempat.
"Di musyawarah desa orang yang tak berhak terhadap BLSM akan mengembalikan kartu. Lalu kartu itu akan disalurkan kepada yang berhak," ucap Hatta seperti dilansir tempo.co.
Hatta juga menjelaskan mengenai laporan bahwa ada 2 ribu kartu BLSM yang salah sasaran. Jumlah tersebut adalah dari lebih dari 5 juta kartu yang telah dibagikan. "Kesalahan itu akan dilakukan perbaikan," tambahnya.
Mekanisme pengaduan, lanjut Hatta, masih tetap berjalan. Ia juga memaklumi adanya margin error bahwa ada yang merasa tidak dapat padahal ia berhak. "Tapi keadaan ini lebih baik dari tahun 2008 dan 2005," kata Hatta.
Hatta mengatakan juga tidak akan ada penambahan dana untuk mengantisipasi kartu BLSM yang salah sasaran. "Dana tidak mungkin ada penambahan karena alokasinya sudah diketok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2013," ucap Hatta.
Untuk masalah pengawasan, Hatta mengatakan telah ada tim pemantau pembagian BLSM dari tiap-tiap kementerian dan satuan tugas di masing-masing daerah. "Data update dari tiap waktu selalu masuk dalam saluran informasi pemerintah," kata Hatta. Itu juga, kata Hatta, termasuk untuk pengaduan dan saran dari seluruh masyarakat yang nantinya akan direspons pemerintah. (rep03)
LAINNYA
- Debu Letusan Sinabung Buat Harga Cabai di Riau Makin Pedas
- RSUD Duri akan Datangkan Dua Dokter Sub Spesialis
- Pasca Kebakaran, Dinding Gedung Plaza Sukaramai Mulai Goyang
- Diguyur Hujan Seharian, Kota Pekanbaru Tergenang Banjir
- Nasib Ingin Anak Masuk Polisi, Malah Tertipu Rp10 Juta
- NPC Riau Mulai Persiapkan Diri
Tulis Komentar