JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera dikabarkan terbelah menjadi dua kubu. Hal itu terjadi akibat adanya perbedaan pendapat di antara dua petinggi PKS terkait kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Mereka adalah Presiden PKS, Anis Matta dan Anggota Majelis Syuro, Tifatul Sembiring.

Namun, kabar soal perpecahan itu dibantah oleh Sekretaris Fraksi PKS, Abdul Hakim dilansir vivanews.com, Kamis (20/6). "Dalam konteks itu tidak ada AD/ART pro kontra, kita tidak menutup (perbedaan pendapat) tapi keputusan yang diatur, satu keputusan," kata Abdul Hakim di Gedung DPR.

Untuk semua kader PKS di DPP dan fraksi, kata dia, memang harus satu suara menolak kenaikan harga BBM. Tetapi, memang PKS memberi ruang kepada para menterinya untuk mendukung kebijakan pemerintah. "Memang ada conflict of interest, kader ikut kebijakan struktural dan posisi para menteri ikut pemerintah," ujarnya.

Isu perpecahan ini mulai timbul ketika anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Tifatul Sembiring, mengritik sikap
partainya sendiri yang menolak pengesahan APBN-P 2013 dalam sidang paripurna Senin malam kemarin, 17 Juni 2013.

Menurut Tifatul, penolakan Fraksi PKS itu tak sesuai dengan keputusan sidang Majelis Syuro di Lembang, Bandung, pekan lalu.
Sementara, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sedianya dapat mengundurkan diri dari koalisi Sekretariat Gabungan (Setgab). Sebab, PKS sebagai bagian dari koalisi tidak mendukung kesepakatan Setgab terhadap kebijakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

"Manakala parpol bersangkutan tidak mengundurkan diri, pada hakekatnya kebersamaannya dalam koalisi pemerintahan telah berakhir atau selesai," nilainya.

Menurut Julian, setiap anggota koalisi partai politik memiliki kewajiban untuk menjalankan kebijakan politik strategis yang telah disepakati bersama. Ia menyayangkan dalam kebijakan kenaikan harga BBM, PKS tidak mendukung sikap Setgab. Padahal, kata dia, isu yang dibahas sangat vital dan strategis. (rep05)