Jakarta-AKTIVIS lintas partai dan mahasiswa mengancam menurunkan Susilo Bambang Yudhoyono dari kursi Presiden RI jika tetap menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Mereka menilai kenaikan, lalu rakyat disubsidi dengan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) hanya akal-akalan Presiden SBY.

"Pertama, menurut penilaian kami subsidi terhadap kesejahteraan rakyat, subsidi agar energi menjadi murah, subsidi kesehatan terjangkau, pendidikan gratis, sembako murah dan terjangkau adalah tanggung jawab pemerintah," ujar aktivis Petisi 28, Haris Rusly di Penus Cafe Jakarta, Minggu (16/6).

Menurutnya, subsidi bukan penyebab kebangkrutan negara. Alokasi dari APBN untuk kesejahteraan rakyat bukan penyebab kebangkrutan ekonomi negara. "Penyebab ekonomi bangkrut karena meluasnya kejahatan korupsi oleh politisi dan pejabat pemerintah pusat hingga daerah yang ratusan miliar sudah dikorup," katanya seperti dilansir merdeka.com.

"Satu sistem politik yang boros, pilpres, pilkada hingga pilkades langsung yang melumat uang negara. Ekonomi bangkrut bukan karena subsidi melaksanakan tanggung jawab agar energi murah, subsidi gratis," katanya lagi.

Kedua, ia menilai kebijakan BLSM negara dalam hal ini memposisikan diri sebagai pihak lain yang mengasihani rakyat. Padahal pemerintah dipilih oleh rakyat.

"BLSM kami nilai tujuan bukan menolong masyarakat tapi untuk sogokan ekonomi dengan tujuan meredam dan melumpuhkan kemarahan rakyat. Menyelamatkan Partai Demokrat dari keterpurukan agar dipilih pada 2014," jelasnya.

Untuk itu, ia meminta hari ini, Senin (17/6), para mahasiswa untuk bangkit dari kampus dan membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM. Kemudian kepung kantor-kantor pemerintahan, seperti Istana, kantor gubernur, DPR dan DPRD.

"Menyerukan kepada gerakan mahasiswa yang bisa menghancurkan satu konspirasi busuk untuk mencekik masyarakat. Hanya mahasiswa yang kami harapkan untuk melumpuhkan konspirasi dan di seluruh besok (hari ini) untuk bangkit dari kampus, kepung Istana, DPR, DPRD, kantor gubernur," terangnya.

Jika hari ini akhirnya DPR menyetujui APBNP dengan menaikkan harga BBM, maka mereka akan menuntut SBY turun. "Kalau akhirnya parlemen menyetujui APBNP untuk menaikan BBM, maka kami menuntut turunkan SBY, adili rezim SBY dan bubarkan parlemen. Itu posisi kami," tandasnya.

Rencana pemerintah menaikkan harga BBM mendapat tanggapan dari beragam kalangan masyarakat. Ini ditandai dengan akan dilakukannya unjukrasa besar-besaran di beberapa wilayah Jakarta, Senin ini.

Kabag Pembinaan Operasional Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto, kemarin menginformasikan demo akan dilangsungkan di beberapa kantor pemerintahan di Jakarta.

Budiyanto mengatakan, elemen yang berunjukrasa ini mengusung isu kenaikan BBM. Berikut sejumlah elemen yang akan melakukan unjuk rasa tersebut.

Pukul 08.00 WIB, Aliansi Serikat Buruh dan Serikat Pekerja Tangerang Raya serta KSPSI akan melakukan unjukrasa di Pintu Tol Kebon Nanas, Tangerang dan Pintu M1 Bandara Soekarno-Hatta. Peserta demo yang berjumlah sekitar 1.000 orang itu mengangkat isu penolakan kenaikan BBM.

Selanjutnya, pukul 09.00 WIB, unjukrasa dari elemen Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) di Gedung DPR, Kementerian BUMN dan Istana Negara dengan peserta demo sekitar 300 orang. Tolak kenaikan BBM dan mendesak Panja Ketenagakerjaan penghapusan sistem kerja outsourcing di perusahaan BUMN, menjadi topik demo massa tersebut.

Pukul 10.00 WIB, demo dari massa Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berjumlah 2 ribu orang, akan digelar di kantor Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan dan depan gedung DPR.

Pukul 10.00 WIB, di Disnakertrans DKI Jakarta, Balaikota DKI Jakarta dan gedung DPR, unjukrasa oleh 500 orang anggota Forum Buruh DKI Jakarta, menolak kenaikan BBM dan meminta Kadisnaker untuk komitmen memperjuangkan upah yang layak.

300-500 orang dari massa KSBSI akan berunjukrasa di depan gedung DPR, pada pukul 12.00 WIB dengan mengusung tema menolak kenaikan harga BBM.

Pukul 09.00 WIB, di PT Inti Polymetal Kawasan Industri Pulogadung Jaktim, unjukrasa FSPMI dan Karyawan PT Inti Polymetal 1000 orang, meminta dipekerjakan kembali 24 orang karyawan PT Inti Polymetal yang dipecat.

Terakhir, pukul 13.00 WIB, demo di Kantor Kementrian Perhubungan Jakpus dari massa Koalisi Rakyat Untuk Indonesia sekitar 150 orang. (rep05)