BAGANSIAPIAPI - Anggota DPRD Rokan Hilir Marusaha kembali menegaskan agar para penghulu yang sudah tak menjabat lagi supaya secepatnya mengembalikan aset kepenghuluan berupa motor dinas.

Penegasan tersebut disampaikan Marusaha, karena setelah menyampaikan persoalan ini ke media sudah ada seorang mantan penghulu di Bangko Pusako yang mengembalikan motor dinas ke kantor desa.

“Kita beri apresiasilah kepada mantan penghulu yang kemarin masih memakai fasilitas negara itu untuk kepentingan pribadinya dan saat ini sudah dikembalikan ke kantor desa. Kita juga memberi ucapan terimakasih kepada masyarakat yang telah memberi informasi ini,” terang Marusaha. Selasa (8/11)

Kendati pun masih ada 1 unit kendaraan dinas yang belum dikembalikan, tapi Marusaha optimis nantinya juga bakal ada kesadaran dari orang terkait untuk mengembalikan inventaris daerah itu untuk kemajuan bersama. Mengingat desa tersebut juga menjadi desa tempat ia sebelumnya mengabdikan dirinya untuk masyarakat, sehingga tentunya perlu penewasaan diri terhadap pemerintahan yang baru. Selain itu dengan mengembalikan alat daerah itu, juga akan memberikan dampak positif bagi pemimpin yang baru.

Sebelumnya Marusaha mengaku kesal dengan masih adanya kendaraan dinas penghulu yang masih dipegang oleh mantan penghulu yang tidak menjabat lagi. Sehingga dengan seperti itu akan membuat ketimpangan di dalam pemerintahan desa bersangkutan. Terlebih lagi akan membuat ketidak seimbangnya kondisi politik di internal desa tersebut.

Sehingga untuk mencegah hal-hal yang tidak berguna dan diperkirakan akan mendatangkan permasalahan di masyarakat, dibutuhkan langkah tepat dan cepat agar isu tidak jelas bisa diredam secepat mungkin.

“Jangan sampai ada wacana atau pembicaraan yang mengarah kepada perpecahan kekompokan di tengah masyarakat. Kita sangat sayangkan sekali jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, masyarakat kita sudah letih menghadapi ketatnya persaingan politik di Pilpeng kemarin. Jadi mari beri mereka kenyamanan dengan sistim pemerintahannya yang lebih harmonis, jangan diberi polemik baru,” tutup Marusaha.(adv/DPRD)/ar)