BAGANSIAPIAPI - Hingga saat ini pihak legislatif dan eksekutif Rokan Hilir masih terus membahasan dan belum mendapat kepastian berapa total APBDP Rohil disisa tahun 2016 ini, maka banyak kegiatan pembangunan baik secara fisik akan terancam diberhentikan.

Menurut keterangan Wakil Ketua DPRD Rohil Suyadi SP sesuai hasil rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang membahas keberlangsungan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) ternyata masih ada kendala di Kemenkeu.

"Adanya salah tafsir antara Pemkab dan DPRD terkait sisa anggaran tersebut untuk kabupaten Rohil. Kesalahan tafsir tersebut Pemkab dan DPRD menilai masih ada sisa dana untuk Rohil sekitar 400 miliar," tuturnya. Senin (31/10)

Namun, setelah seluruh ketua fraksi di DPRD bersama TAPD Rohil bersama-sama ke Kemenkaeu meminta penjelasan, ternyata setelah dijelaskan oleh Kemenkeu sisa dana yang ada untuk Rohil hanya 433 juta. Jadi, perediksi APBD Rohil yang diperkirakan sebesar 2,9 triliun, berkisar mejadi 2,3 triliun.

“Pada dasarnya mereka itu (Kemenkeu, red) sudah betul, kita yang salah tafsir,” ungkapnya.

Setelah hal itu diluruskan lanjutnya, DPRD dan Pemkab mencoba untuk meminta agar agaran tersebut dapat ditambahkan lagi oleh Kemenkeu. Namun, karena memang adanya pengurangan dana dari pusat, mau tidak mau dana yang ada harus dimanfaatkan semaksimal mungkin.

“Dana yang ada ini kita manfaatkan untuk yang memang kegiatan rill lah, nanti yang belum dilelang itu bisa kita lanjutkan 2017 mendatang,” pungkasnya.

Dia berharap, kepada Pemda agar pengesahaan APBDP ini bisa disahkan secepatnya. Sebab, masih banyak lagi yang akan dibahas terutama membahas KUA PPAS APBD murni 2017 mendatang. (ar/adv/DPRD)