BAGANSIAPIAPI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menggarap potensi lebih dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan maksimal. Dengan begitu, tanpa mengharapkan Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas (Migas), Rohil tetap mampu membangun daerah.

Pasalnya, devisit anggaran DBH Migas dari pusat berimbas pada terkendalanya program pembangunan daerah yang telah dirancang dalam APBD Rohil. Untuk itu, Pemkab Rohil diminta tidak bergantung dengan DBH Migas dengan memanfaatkan dan mengelola sumber penghasilan lain sesuai kekayaan daerah

Hal iu disampaikan Anggota DPRD Rohil Hendra ST,  dalam suatu kesempatan kepada sejumlah awak media di Bagansiapiapi. belum lama ini. "Pemkab harus menggali potensi pendapatan daerah dari sumber lainnya yang memang belum tergarap secara maksimal. Misalnya, Pajak Bimi Bangunan (PBB), sektor perkebunan, pajak air, pariwisata, retribusi parkir, warung dan restoran. Semua itu harus dimaksimalkan sebagai PAD Rohil," ungkapnya.

Kedepan sambung Ketua Komisi B DPRD Rohil ini, Pemkab harus memaksimalkan potensi-potensi yang ada agar roda pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan. "Tidak seperti sekarang. Pemotongan DBH Migas dari pusat sebesar Rp812 miliar berdampak pada pengurangan sejumlah program pembangunan yang telah kita sepakati di dalam APBD," sebut Hendra. (ar/adv/DPRD)