JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang berharap Partai Golkar mempertimbangkan mahar sebesar Rp1 miliar sebagai salah satu syarat pendaftaran calon ketua umum partai berlambang pohon beringin itu.

Saut berkata, mahar dalam praktik politik bisa menimbulkan berbagai persepsi, seperti penerapan politik transaksional. Politik semacam itu, menurutnya, mencederai demokrasi dalam politik.

"Kalau pengumpulan uang itu jadi bagian untuk membeli suara, demokrasi jadi tidak bebas, tidak jujur, dan tidak adil. Itu namanya transaksional," ujar Saut, Selasa (3/5).

Saut tidak menampik, panggung politik membutuhkan modal. Namun, ia tidak setuju jika uang dijadikan dasar penentu kebijakan partai.

Lebih dari itu, Saut khawatir uang mahar yang dibayarkan calon ketua umum Golkar berunsur korupsi. Ia mendorong panitia Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar mengganti mahar dengan sistem iuran.

"Sulit mengelola organisasi tanpa dana yang cukup. Kalau iuran kandidat dapat diaudit dan besarannya sama untuk setiap kandidat, saya berharap tidak ada main mata." ucapnya.

Mantan anggota Badan Intelijen Negara itu berkata, KPK tidak berwenang mengawasi proses internal parpol. Saut menuturkan, KPK hanya dapat memberikan saran agar kader parpol tidak terlibat kasus korupsi. "KPK bukan komisi etik parpol. KPK hanya bisa memberikan ceramah kepada parpol untuk membangun identitas atau karakter antikorupsi," ujar Saut.

Sebelumnya, Ketua Panitia Pengarah Munaslub Golkar Nurdin Halid mengatakan, syarat Rp1 miliar yang wajib dibayarkan calon ketua umum akan tetap ada.

Pembayaran syarat itu disebut akan dilakukan pada sebelum proses verifikasi. Namun Nurdin menjelaskan, kepastian itu masih menunggu konsultasi antara komite etik dengan KPK. Hingga kini, ada sepuluh bakal calon ketua umum yang akan bertarung dalam Munaslub 23-26 Mei 2016. Kesepuluh nama itu di antaranya adalah Ade Komarudin, Aziz Syamsuddin, Setya Novanto, Syahrul Yasin Limpo, Priyo Budi Santoso, dan Tommy Soeharto.

Sementara itu, Bakal calon ketua umum DPP Partai Golkar, Syahrul Yasin Limpo menegaskan enggan membayar sepeser pun untuk maju sebagai ketua umum dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar sekalipun dalam bentuk sumbangan.

"Karakter saya itu tidak biasa diukur dengan sen per sen. Masing-masing pendekatannya saja," ujar Yasin Limpo seusai mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua umum Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu.

Gubernur Sulawesi Selatan itu menegaskan dirinya siap dicoret dari bakal calon ketua umum Golkar karena tidak mau membayar iuran Rp1 miliar. "Silahkan coret saja kan gampang. Ini sikap dan idealisme saya," kata dia.

Menurut Limpo, jika kepemimpinan partai diberikan kewajiban membayar maka hal itu akan menjadi budaya nasional yang tidak baik. "Saya bukan menjelekkan calon yang lain, semua punya pendekatan masing-masing," ujar dia.

Munaslub Partai Golkar akan digelar di Bali pada 15-17 Mei 2016 dengan masa pendaftaran bakal calon ketua umum Golkar dibuka Selasa (3/5) hingga Rabu hari ini.

Para bakal calon ketua umum yang disebut akan maju antara lain, Ade Komaruddin, Airlangga Hartarto, Aziz Syamsuddin, Hutomo Mandala Putra(Tommy), Indra Bambang Utoyo, Mahyudin, Priyo Budi Santoso, Setya Novanto, Syahrul Yasin Limpo, dan Wati Amir.(cnn/rd)