Guru Madrasah di Rohil Terancam Tak Gajian
BAGANSIAPIAPI - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hilir (Kemenag Rohil) mengaku belum mengetahui apa bentuk yang akan diberikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil untuk membantu guru-guru di lingkungan Kemenag Rohil. Karna saat ini pihaknya masih cemas dalam pembayaran gaji untuk guru masrasah, pasalnya untuk pembayaran gaji sebagian guru berdasarkan jenjang pendidikan.
"Kami di Kementerian Agama hanya bisa membantu ada namanya tunjangan non-PNS. Nilainya hanya dua ratus lima puluh ribu per bulan. Tetapi, dengan diberlakukannya sesuai UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, terhitung Januari 2016, jika tidak S1 dan NUPTK dan lain-lain, itu tidak boleh dibayar lagi," kata Kepala Kemenag Rohil Agustiar, Jumat (1/4) di Bagansiapiapi..
Agustiar mengungkapkan, jika Pemerintah tidak memberi bantuan untuk guru madrasah, maka ia tak dapat membayangkan dampaknya. Ia yakin, bakal banyak sekolah madrasah yang akan tutup. "Rata-rata madrasah kita atau 284 yang ada di Rokan Hilir hanya tiga yang negeri. MIN (madrasah ibtidaiyah negeri, red) satu, MAN (madrasah aliyah negeri, red) satu dan MTsN (madrasah tsanawiyah negeri, red) satu," ujarnya.
Dilanjutkannya, hendaknya Pemkab tetap membantu. "Sebab, guru-guru yang mengajar di sekolah madrasah juga putra-putri Rokan Hilir. Termasuk, yang mereka ajar juga demi menceerdaskan anak bangsa, sebagaimana diamanahkan di pembukaan UUD itu," katanya. "Artinya, yang dicerdaskan itu bukan anak Jakarta, tetapi anak-anak Rokan Hilir. Apalagi kita lihat sekarang kondisi anak-anak kita saat ini, dengan fenomena berupa kejadian-kejadian yang membuat kita orangtua miris melihatnya," kata Agustiar.
Menurutnya, banyak terjadi kejahatan seperti kejahatan narkoba, begal dan tindak kekerasan lainnya. Maka, pendidikan agamalah yang bisa menjadi benteng agar generasi muda untuk tidak berbuat yang menyimpang dari kaedah-kaedah yang hidup di tengah masyrakat.
"Kita sangat merasakan bantuan untuk guru-guru kita khususnya di madrasah di lingkungan Kementrian Agama. Kita tetap berharap bantuan tersebut untuk honorer guru-guru kita. Minimal, sama seperti tahun lalu jadilah, dengan kondisi keuangan daerah saat ini," katanya. Dinyatakannya pula, jika Pemkab memutus bantuan tersebut, dirinya tidak dapat berbuat apa. (adv/hms/krydi)
Tulis Komentar