Bulan Ini 2,8 Juta Warga Miskin Dapat Uang PKH Rp2,4 Triliun
Padang-Teka-teki kapan dana Program Keluarga Harapan (PKH) tahap kedua tahun 2015 dicairkan, terjawab sudah. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa memastikan, dana untuk rumah tangga sangat miskin tersebut, dicairkan serentak bulan ini.
"Agustus ini, merupakan bulan pencairan serentak, dana PKH tahap kedua. Total dana yang dicairkan adalah Rp2,4 triliun, untuk 2,8 juta rumah tangga sangat miskin," kata Khofifah saat berkunjung ke kawasan Simalanggang, Kabupaten Limapuluh Kota, Minggu (9/8/2015).
Menteri yang juga ketua Muslimat Nadhlatul Ulama ini meminta, agar dana PKH tahap kedua yang dicairkan tersebut, tidak dipotong. "Saya berharap, tidak ada pemotongan. Karena penerimanya adalah 8 persen masyarakat dengan ekonomi terbawah," kata Khofifah.
Untuk memastikan tidak adanya pemotongan dalam pencairan dana PKH tahap kedua, Mensos Khofifah dalam kunjungannya ke kawasan Simalanggang, Limapuluh Kota, ikut mendampingi warga penerima bantuan tersebut, mengambil uang mereka lewat mobil pos keliling.
"Hitung dulu Bu, uangnya. Cukup apa enggak" Ini bantuan enggak boleh dipotong," kata Khofifah. Ia juga berharap, dana PKH tahap kedua, digunakan sesuai peruntukkannya. Terutama kebutuhan pokok yang sangat mendesak.
Setelah puas melihat proses pencairan dana PKH tahap kedua itu, Khofifah didampingi Kadinsos Sumbar Abdul Ghafar dan Kadinsos Limapuluh Kota Husin Daruhan, berjalan kaki ke sejumlah rumah warga miskin penerima dana tersebut.
Abdul Ghafar yang ditanya Padang Ekspres menyebut, warga Sumbar yang akan menerima dana PKH tahap kedua pada Agustus ini, berjumlah 42 ribu jiwa. Mereka tersebar pada 15 kabupaten/kota. Minus, Mentawai, Sawahlunto, Padangpanjang, dan Bukittinggi.
"Empat daerah itu belum menerima dana PKH tahap kedua, karena masih dalam proses. Kami di provinsi menunggu usulan dari kabupaten/kota. Begitu ada pengajuan, diteruskan ke pusat. Setelah itu, baru diturunkan ke bawah," kata Abdul Ghafar.
Sebelumnya, Mensos Kofifah yang menghadiri halal bi halal dan dialog kebangsaan di Pondok Pesantren As’Sadiyah berharap kepada pemerintah daerah, yayasan dan seluruh stakholders yang terkait dengan program Kemensos, agar bisa melakukan tertib organisasi dan tertib administrasi.
"Tertib administrasi dan tertib organisasi adalah awal dari pelaksanaan good government and clean governance. Ini mesti menjadi acuan bagi kita bersama," ujar Khofifah.(rep05)
LAINNYA
Tulis Komentar