Belum Kantongi Sertifikat, Pembangunan Pelabuhan Internasional Rohil Terkendala
BAGANSIAPIAPI - Proyek pembangunan pelabuhan internasional di KM 6, Bagansiapiapi terkendala. Hal itu dikarenakan, hingga saat ini, Badan Pertanahan Nasional belum mengeluarkan sertifikat kepemilikan tanah atas pelabuhan itu.
''Kita khawatir, jika proyek pelabuhan itu selesai, akan menimbulkan polemik dikemudian hari," tutur kepala Syahbandar! Bagansiapiapi, H. Mappeati, M.Si, Senin (6/4/2015).
Dikatakan Mappeati, proyek pembangunan pelabuhan yang dimulai pengerjaannya sejak tahun 2013 melalui dana APBN, sudah mencapai progress 50%. Kontrak kerja dengan sistem multiyears, rencananya akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 350 M.
Sebelumnya, administrasi kepemilikan tanah yang dijadikan pembangunan pelabuhan itu sudah direkomendasikan oleh Bupati Rokan Hilir. Selanjutnya, Syahbandar hanya tinggal mengurusnya saja ke BPN. Namun entah mengapa, BPN kelihatan enggan untuk menerbitkan sertifikat tanah pelabuhan itu.
Mappeati mengungkapkan, jika sertifikat tanah itu sudah terbit, kemungkinan proyek pembangunan pelabuhan itu akan dilanjutkan pada tahun 2015. Menurutnya, sisa anggaran proyek itu masih ada dan hanya tinggal menunggu keputusan dari BPN Rohil untuk menerbitkan sertifikat tanah agar proyek itu secepatnya dilanjutkan.
Selain Rohil, pemerintah pusat juga menaruh perhatian dengan daerah lain untuk program pembangunan pelabuhan. ''Pemerintah pusat bukan hanya memperhatikan Rohil, daerah lain juga butuh perhatian. Kita berharap, masalah ini jangan sampai menjadi batu sandungan sehingga konsep asal untuk mengangkat perekonomian masyarakat jadi terkendala,'' kata Mappeati.
Keluhan kepala Syahbandar juga pernah diutarakan Bupati Rokan Hilir, Suyatno.A.Mp pada saat menerima tamu dari pusat yang terdiri dari dosen IPDN dan mantan Sekjen Depdagri, Dyah Anggraini baru baru ini.
''Kita tidak tahu apa keinginan dari BPN. Kita tanya apa persoalan mengapa sertifikat tanah yang ada di KM 6 tidak bisa diterbitkan, mereka tidak bisa menjawab. Karena kesal, saya sudah laporkan persoalan ini sama kepala BPN Riau," kata Suyatno.
Pelabuhan internasional itu, rencananya akan difungsikan sebagai tempat bongkar muat kapal kontainer dan juga arus penumpang dan barang dari dalam dan luar negeri seperti ke Malaysia.
Keberadaan pelabuhan itu juga akan menunjang pembangunan bandar udara yang ada di Teluk Bano sebagai sarana mensuply bahan yang dibutuhkan untuk pembangunan lapangan udara dengan angkutan melalui jalur laut.
Namun hingga saat ini, lantai pelabuhan yang seharusnya dikerjakan 300 meter, baru diselesaikan sepanjang 100 meter. Pipa besi yang berfungsi sebagai tonggak penyangga lantai, dibiarkan bertumpuk tumpuk dipinggir sungai Rokan. Base camp dibiarkan terbuka karena sudah lama ditinggalkan pekerja.
''Semua pekerja semuanya sudah pulang ke Surabaya. Katanya bulan 6 kesini lagi. Tapi entahlah. Belum pasti lagi,'' Kata Wak Pian, pria asal labuhan tangga kecil pemilik warung yang berdekatan dengan lokasi proyek pelabuhan menjawab dengan keraguan. (rep05/grc)
LAINNYA
Tulis Komentar