PEKANBARU-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau meminta kepada anggota DPRD Provinsi Riau mengakomodir anggaran untuk KPU Riau dalam mendukungan pelaksanaan Pemilukada serentak yang akan dilaksanakan di empat Kabupaten dan Kota di Riau.

Demikian hal tersebut disampaikan ketua KPU Riau Nurhamin Nahar saat memenuhi undangan Komisi A DPRD Provinsi, Senin (11/1/2015). Ada sekitar Rp4,2 milliar dana yang dibutuhkan KPU Riau selain untuk oprasional KPU.

Seperti mobil, gedung dan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan KPU Riau, juga untuk mendukung pelaksanaan Pilkada serentak di 3 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Riau yakni, Kabupaten Meranti, Indragiri Hulu, Bengkalis dan Kota Dumai.

Dirinya berharap anggaran tersebut bisa diperjuangkan di APBD Murni 2015. "Keinginan kita memang dimasukan dalam APBD Murni," katanya.

Diakuinya, ada perbedaan dengan angka sebelumnya yang disebutkan Rp.1,6 miliar, karena disesuaikan dengan perkembangan dinamika yang untuk mendukung keperluan Pilkada langsung.

"Dalam anggaran Rp.1,6 itu  tidak  termasuk anggaran untuk pembangunan kantor dan pembelian mobil dinas lima Komisioner anggota KPU yang diperlukan untuk melakukan Bimtek dan kunjungan lapangan ke Kabupaten/Kota se-Riau,"jelas Nurhamin Nahar.

Anggaran Rp4,2 miliar itu lanjutnya, bisa dirasionalisasikan lagi sesuai kebutuhan riilnya, dan kalau bisa diselipkan di APBD murni 2015 ini. Namun kalau tidak dikabulkan, juga tidak masalah, asalkan dikordinasikan seperti kendaraan dinas yang akan dipinjam-pakaikan.

"Kita juga tidak ingin penggunaan anggaranya tumpang tindih dengan dana dari APBN. Untuk itu, sebelum digunakan kita konsultasi dengn BPKP," ujarnya.

Menurunya, jika tidak bisa diupayakan masuk dalam APBD murni jika memungkinkan bisa menggunakan dana cadangan. "Jika memungkinkan dan tidak menyalahi aturan dan ada payung hukumnya tentu siap saja," ujarnya.

Sementara itu, Sekertaris Komisi A DPRD Riau Suhardiman Ambi mengatakan, tidak bisa dimasukan dalam APBD murni 2015.

"Untuk di murni 2015 tidak mungkin lagi karena sudah berjalan, tapi bisa kita masukan di APBP yang akan kita mulai bahas Maret nanti sehingga KPU masih ada waktu lima bulan untuk melaksanakan sosialisasi datau bimtek dan lain-lain," jelasnya, dikutip halloriau.com.

Sedangkan besaran anggaran yang diajukan oleh KPU Riau menurut Suhardiman  akan dikaji lagi di Komisi A. "Kegiatan yang sifatnya mendesak akan kita prioritaskan, namun program yang tumpang tindih dengan anggaran lain akan kita keluarkan," katanya. (cr01/hrc)