Pekanbaru - Ombudsman Riau mengklarifikasi dan meminta keputusan resmi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau atas penolakan terhadap 13 peserta asal (Politeknik Kesehatan) Poltekkes kementerian Kesehatan (Kemkes) Riau untuk mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2014, karena perguruan tinggi tersebut tidak terakreditasi.

"Kami masih menunggu keputusan resmi dari BKD Provinsi Riau, karena 13 peserta itu telah dirugikan sementara alasan penolakan pun tidak tegas. Sebelumnya, tercatat justru 13 peserta lainnya asal perguruan tinggi yang sama lolos seleksi administrasi," kata Bambang P, asisten Ombudsman bidang pengaduan dan penyelesaian laporan Masyarakat, di Pekanbaru, Rabu (29/10).

Ia mengatakan, berdasarkan laporan para pelamar tes CPNS, 13 peserta tes CPNS Pemprov Riau ditolak oleh BKD Provinsi Riau dengan alasan administrasi peserta tidak lengkap, sebab peserta tidak melampirkan akreditasi Poltekkes Kemkes dari BAN PT.

Menurut Bambang, pihaknya memperjuangkan para pelapor itu, karena 13 lulusan Poletekkes Kemkes Riau yang mengajukan lamaran ke BKD provinsi itu ditolak, padahal sudah 13 peserta lainnya juga diterima BKD Provinsi Riau.

Di lain tempat, sejumlah lulusan Poltekkes Kemkes Riau lainnya justru lolos seleksi administrasi di BKD Pekanbaru dan Bengkalis guna mengikuti tes CPNS tahun 2014.

"Peserta yang lolos seleksi administrasi di BKD Pekanbaru dan Bengkalis itu karena diketahui bahwa Poltekkes Kemkes yang berada dibawah naungan Kementerian Kesehatan sudah memiliki akreditasi otomatis sejak tahun 2011 hingga 2016," katanya.

Artinya, dalam peraturan lain tidak terkait dalam masa pemberian akreditasi 2011 sampai 2016 BAN PT tidak bisa memberikan akreditasi karena otomatis sudah terakreditasi oleh Kemkes.

Jadi sebenarnya, kata Bambang, tidak ada alasan BKD Provinsi Riau untuk menolak peserta, selanjutnya setelah Ombudsman RI melakukan klarifikasi, BKD Provinsi Riau justru mengakui ini terjadi akibat kelalaian tim ferivikasi penerima pendaftaran peserta tes CPNS Provinsi Riau yang tidak berkoordinasi dengan Poltekkes Kemenkes RI Riau itu.

Dampaknya, katanya lagi, peserta telah dirugikan sehingga Ombudsman sudah melayangkan surat ke BKD Riau agar semua peserta diberikan ketegasan diterima atau ditolak.

"BKD Provinsi Riau secara lisan sudah mengeluarkan kebijakan akhirnya tidak meloloskan semua peserta," katanya dan menambahkan BKD Provinsi Riau harus membuat keputusan dalam bentuk surat keputusan sehingga bisa menjadi dasar hukum bagi peserta dan tidak membuka peluang tuntutan lainnya, seperti yang dikutip dari Beritasatu.com. (rep01)