PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dinilai masih lemah menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Salah satu fakta adalah penyelesaian Gedung Bedah Sentral RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau.

 

Dimana setiap tahunnya, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) hanya mampu menyerap Rp20-40 miliar APBN untuk penyelesaian gedung tersebut.

 

Sementara gedung tersebut sangat prioritas untuk percepatan penyelesaiannya. Direktur Utama (Dirut) RSUD Arifin Achmad, Anwar Beth mengakui bahwa Riau hanya kecipratan Rp20-40 miliar anggaran dari pusat yang dialokasikan melalui Dana Alokasi Umum (DAU).

 

"Kita berinisiatif untuk membiayai sendiri, karena tidak mungkin hanya bersandar pada APBN saja. Dimana untuk kelanjutan pembangunan gedung tersebut, hanya bisa diserap Rp20-40 miliar setiap tahunnya," kata Anwar.

 

Jika dikalkulasikan, butuh waktu hingga 8 tahun untuk menyelesaikan gedung tersebut. Untuk itu, Pemprov Riau harus memaksakan diri menyelesaikan gedung tersebut dengan anggaran sendiri. Pihak RSUD Arifin Achmad akan mengajukan Rp160 miliar pada APBD Perubahan 2014 untuk kelanjutan pembangunan gedung tersebut.

 

Semasa Yulwiriati Moesa menjabat sebagai Dirut RSUD Arifin Achmad, pihaknya mengusulkan anggaran sebesar Rp160 miliar pada APBD Perubahan 2014 untuk kelanjutan pembangunan tersebut.

 

Ada pun peruntukan Rp160 miliar tersebut diantaranya untuk pengadaan peralatan instalasi gedung, begitu juga dengan perombakan ruang Insentive Care Unit (ICU) yang diperkirakan ada 25 ruangan beserta peralatannya. "Untuk satu ruangan saja beserta peralatan membutuhkan Rp3-5 miliar," papar Yulwiriati.

 

Gedung Bedah Sentral ini merupakan instalasi khusus untuk melaksanakan tindakan pembedahan (operasi) baik yang direncanakan (efektif) maupun gawat (emergency) yang kondisi ruangannya selalu steril.(rep05/grc)