Jakarta-Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, Mahfud MD, membantah telah menyebut presiden Soekarno terlibat pelanggaran HAM. Menurut Mahfud, ada pembelokan masalah terkait pemberitaan tersebut.

 

"Saya membantah keras penulisan berita di Tribunnews.com yang menyebutkan saya mengatakan 'Bung Karno terlibat pelanggaran HAM' seperti terlihat dari tanggapan Wasekjen PDI-P Hasto. Penulisan berita itu jelas disengaja untuk membelokkan masalah," kata Mahfud dalam klarifikasinya kepada Tribunnews.com, Sabtu(21/6/2014).

 

Menurut Mahfud, di depan ratusan orang dan puluhan wartawan, dirinya hanya mengatakan bahwa apabila membicarakan pelanggaran HAM masa lalu harus ditanyakan pelanggaran HAM masa lalu yang mana.

 

Sebab, lanjut Mahfud, pelanggaran HAM masa lalu itu banyak. Kalau diurut, pada 1998 ada pelanggaran HAM saat reformasi, tahun 1991 ada pelanggaran HAM di Dili, di Talangsari, tahun 1984 ada pelanggaran HAM di Priok.

 

Tahun 1965 ada pelanggaran HAM pra G30-S-PKI dan pasca G30-S-PKI. Sebelum itu, ada pembantaian terhadap orang-orang NU dan jenderal-jenderal, sementara sesudahnya ada pembantaian terhadap ratusan ribu orang-orang yang dianggap PKI.

 

Untuk kejadian sebelum G30-S-PKI, Bung Karno sebagai presiden harus bertanggung jawab atas peristiwa itu. Sesudah itu, Soeharto yang harus bertanggung jawab atas pembantaian ratusan ribu PKI itu.

 

Oleh sebab itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengajak rekonsiliasi mengakhiri konflik dan membangun kerukunan membangun bangsa ke depan.

 

"Tak perlu lagi mengungkit-ungkit masa lalu. Sebab semua itu terjadi karena situasi politik saat itu. Saya merasa Tribunnews sering sengaja membuat potongan berita yang sengaja dibelokkan untuk membuat sensasi. Coba disetel lagi rekamannya, tak ada kata Bung Karno melanggar HAM. Intinya saya mengajak rekonsiliasi saja, tak usah mencari-cari. Hasto seharusnya membaca juga berita aslinya, jangan langsung menjawab Tribunnews," ujar Mahfud.

 

Sebelumnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menuding mantan Presiden Soekarno juga ikut bertanggung jawab dan terlibat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) saat ia memerintah.

 

Hal ini disampaikan Mahfud saat meresmikan Kantor MMD Initiative wilayah Barat yang terletak di Provinsi Bengkulu, Jumat (20/6/2014). 

 

Mahfud mengatakan, jika mau buka-bukaan soal pelanggaran HAM, maka akan banyak yang kena. Bahkan, Bung Karno, Soeharto, dan seterusnya sekalipun harus bertanggung jawab.

 

"Mari kita mulai dari tahun 1965. Terjadi pelanggaran HAM besar-besaran ketika ratusan ribu orang yang dituding PKI itu dibantai, dan itu yang bertanggung jawab Pak Harto. Sebelum G-30 S PKI terjadi, ada juga pelanggaran HAM. Umat Islam banyak yang dibantai, jenderal-jenderal banyak yang dibantai, itu yang bertanggung jawab adalah Bung Karno sebagai Presiden," kata Mahfud dalam pidatonya. (rep05)