Satma PP Tuntut Kepala Daerah Cabut Izin Perusahaan Pembakar Lahan
PEKANBARU-Pendemo dari Satuan Siswa dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (Satma PP) di depan kantor Kantor Gubernur Riau, Kamis (6/3/2014) menuntut Gubernur Riau Annas Maamun memperingati kepala daerah yang terdapat karhutla di daerahnya.
Begitu juga dengan perusahaan yang terbukti ikut membakar lahan. Mereka meminta Gubri mencabut izin perusahaan tersebut.
Hal ini diungkapkan oleh Koordinator Lapangan (Korlap) demo ini, Bherry Tinato dalam menyampaikan orasinya, Kamis (6/3/2014). Dikatakannya lagi, akibat dari kabut asap tersebut mengadung Particulate Matter (PM-10) berlebih dan sangat berbahaya untuk kesehatan paru-paru.
"Permasalahan asap ini bukan kali pertama terjadi di provinsi kita tanpa melakukan pencegahaan yang berarti," teriaknya, sembari mengutarakan adanya indikasi ratusan perusahan besar melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan.
''Sebenarnya yang bertanggungjawab dalam penanganan kabut asap ini adalah pemkab masing-masing karena perusahaan yang membakar lahan dan hutan berada di wilayah mereka," ujarnya.
Lanjutny, Pembagian masker gratispun, tidak akan meredakan asap kecuali meredakan penyakit. "Sesuai dengan UU no 32 tahun 2004 pemerintah daerah terutama Gubernur memiliki kewenangan dan pembinaan terhadap kabupaten/kota, maka dari itu kita meminta kepada gubernur menegur Bupati walikota yang di daerah terdapat titik api," katanya lagi.
Ia juga meminta kepada gubernur memanggil perusahaan yang memiliki areal konsensi di Riau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. "Kita meminta gubernur agar mencabut izin perusahaan yang membakar lahan."
Tak sampai satu jam berorasi, massa pendemo akhirnya ditemui Kabid Pemantauan Kesbang Pol Provinsi Riau, Hermansyah.
Hermansyah mengaku saat ini pemerintah di daerah sedang melakukan yang terbaik untuk menanggu;angi bencana karhutla. ''Pemda terus berkoordinasi dan bekerja keras dengan Pemerintah Pusat untuk menangani bencana menahun ini, '' katanya, dilansir halloriau.com.
"Jika dikatakan pemprov tidak peduli, mungkin itu salah. Tetapi jika ada kekurangan dalam penanganannya itu mohon dimaklumi. Saat ini semua tim juga sudah berjalan," ujar Hermansyah sembari berjanji akan menyampaikan aspirasi massa ke Gubri. (cr01/hrc)