JAKARTA - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal (Pol) Timur Pradopo menanggapi positif adanya penilaian Polri sebagai lembaga terkorup bersama DPR. Menurutnya, penilaian itu harus menjadi pelecut agar Polri bekerja optimal. Diharapkan hal ini dapat menepis penilaian bahwa Polri merupakan lembaga terkorup. 

 

"Ini kan kajian, tentunya kita harus keluar dari hal-hal (korupsi) tersebut. Bahwa kita bukan itu (korupsi), kita tunjukkan kalau polisi bersih," kata Timur seusai menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, dilansir kompas.com, Senin (16/9). 

 

Meski begitu, Timur tak ingin tergesa membantah penilaian tersebut. Ia memilih menjadikan penilaian negatif itu sebagai masukan agar seluruh jajarannya bekerja keras ikut memerangi korupsi agar kepercayaan masyarakat dapat kembali meningkat. 

 

"Bukan membantah, tapi itu masukan. Artinya, kita kerja lebih keras lagi bahwa kita bukan bagian dari korupsi," ujarnya. 

 

Sebelumnya diberitakan, KPK "mendaulat" DPR dan Polri sebagai lembaga yang paling korup di Indonesia. Bahkan berdasarkan Indeks Korupsi Birokrasi, selama lima tahun berturut-turut, DPR meraih predikat lembaga terkorup. 

 

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan, dibandingkan korupsi lembaga di negara-negara lain di Asia Tenggara, hanya di Indonesia yang anggota parlemennya melakukan korupsi, bahkan secara terstruktur. Menurutnya, di negara lain seperti di Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam, lembaga yang paling korup adalah kepolisian. 

 

Dalam data yang dipaparkannya, Adnan menunjukkan, di Indonesia, DPR didakwa sebagai lembaga yang paling korup pada periode 2009 hingga 2011. Pada tahun 2012 dan 2013, peringkat pertama lembaga terkorup diduduki bersama oleh DPR dan Polri. 

 

Di peringkat ketiga adalah pengadilan dan selanjutnya adalah parpol, pegawai negeri sipil (PNS), sektor bisnis, sektor kesehatan, dan kemudian sistem pendidikan. (rep03)