Lagi, Aparat Pemerintahan Tolak BLSM
ilustrasi
BAGANSIAPIAPI - Kisruh soal Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) lagi-lagi menuai protes warga. Pasalnya, data calon penerima yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) di Kabupaten Rohil tak sesuai fakta di lapangan. Akibatnya, beberapa aparat pemerintahan tingkat kecamatan hingga kelurahan di Rohil menolak kantornya dijadikan tempat penyaluran BLSM dengan alasan menghindari kericuhan warga.
Kejadian ini kembali terjadi di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru, Bagansiapiapi, Kecamatan Bangko. ”Kita kembalikan persoalan ini ke pihak BPS dan Kntor Pos. Penyebabnya banyak warga kita yang meskinya menerima malah harus menjadi penonton. Kita tidak mau dijadikan sasaran amukan warga akibat datan itu tak tepat sasaran. Bahkan jumlahnya juga berkurang dari data penerima raskin di desa kami," kata Sekertaris Penghulu Labuhan Tangga Baru, Sumardi, Kamis (1/8).
Menurutnya, mengenai jumlah calon penerima, pihaknya tak mempersoalkan seutuhnya. Justru, yang membuat pihaknya kesala terdapat banyak nama orang-orang mampu yang semestinya tak menerima dana tersebut malah masuk daftar calon penerima. "Kasihan kita dengan warga miskin yang itu memang hak mereka. Ini yang kami komplain, malahan nama ada dalam daftar, tetapi yang bersangkutan bukan warga disini, belum lagi banyak orang kaya yang terdaftar," jelasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Kantor Pos Bagansiapiapi Edi Maiyudi, membenarkan ditolaknya BLSM tersebut. "Benar itu, bukan cuma kantonrya yang tidak diinginkan menjadi temmpat penyaluran BLSM, malahan Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru merupakan satu-satunya desa yang menolak dana bantuan BLSM,” sebutnya. (rep1)