Penyaluran BLSM di Kantor POS Bagansiapiapi tak tertib bahkan puluhan warga miskin justru tak terdaftar untuk mendapatkan bantuan pemerintah pusat. (r
BAGANSIAPIAPI - Kantor Pos Bagansiapiapi kembali menyalurkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) bagi 480 Rumah Tangga Sasaran (RTS) dari Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko. Ironisnya, penyaluran ini terkesan carut-marut karena warga harus berdesakan demi uang Rp300 ribu. Belum lagi puluhan RTS terpaksa mendatangi kantor DPRD Rohil akibat nama mereka tak masuk daftar penerima BLSM.
"Kita kembali menyalurkan BLSM, namun untuk warga Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko sebanyak 480 RTS," ujar Kepala Kantor Pos Bagansiapiapi, Edi Mayuhardi, Kamis (11/7).
Diakuinya, penyaluran tahap dua membuat pihaknya bekerja lebih ektra karena banyaknya jumlah warga yang berdesakan memenuhi kantor tersebut hingga ke badan jalan Perwira Bagansiapiapi. "Kebanyakan dari mereka tak sabar untuk mendapatkan BLSM. Makanya berdesakan seperti ini," timpalnya.
Untuk itu, ke depan pihaknya akan menggandeng aparat pemerintahan setingkat lurah hingga RT agar pembagian BLSM lebih tertib. Namun, disinggung mengenai ada sejumlah warga miskin yang tak menerima BLSM, Edi enggan menanggapinya. "Kita kan hanya sebagai penyalur sesuai data yang masuk," sebutnya.
Namun demikian, dirinya kembali mengatakan bahwa, Jumat (12/70 hari ini pihaknya kembali akan menyalurkan BLSM untuk wilayah Kepenghuluan Bagan Kota dan Bagan Timur. "Setelah itu baru berlanjut ke kecamatan lainnya seperti Rimba Melintang, Pasir Limau Kapas, Pekaitan, Batu hampar, Sinaboi," terang Edi.
Sementara itu, puluhan warga yang mengaku masuk golongan RTS mengadukan nasib mereka ke DPRD Rohil akibat tak mendapatkan BLSM. Sayangnya, DPRD Rohil sendiri tak dapat berbuat apa-apa kecuali meminta warga bersabar, karena program itu merupakan program Pemerintah Pusat.
"Kami berharap dengan ngadu ke DPRD nasib kami ini dapat diperjuangkan oleh wakil rakyat. Nyatanya tak ada solusi, padahal jumlah kami yang kesini puluhan RTS berharap BLSM bisa meringankan beban kami selama puasa ini," lirih salah satu warga yang tak kebagian BLSM, Nuriah dengan nada sedih.
Nuriah justru menuding pemerintah tak adil dalam pembagian BLSM. Sebab, dari ratusan warga yang menerima malah ada beberapa orang yang tak layak mendapatkannya karena dinilai taraf kehidupannya lebih mapan. "Kami yang jelas-jelas miskin malah tak mendapat bantuan BLSM. Namun orang lain mengapa dapat, sementara dari mereka malah kehidupannya ada yang lebih baik," lirihnya kembali.
Senada dikeluhkan Amad, dirinya bersama RTS lainnya mendatangi kantor DPRD berharap para anggota dewan bisa mencarikan solusi buat mereka. "Kami ini rakyat miskin yang terus tertindas dengan kekuasaan. Diantara kami ada juga yang janda. Sementara saya sehari-sehari hanya tukang beca, seharusnya saya bisa mendapatkan bantuan BLSM ini," geramnya.
Anggota DPRD Rohil, Rasmali SH ketika dijumpai mengatakan, dirinya hanya bisa mengungkapkan kata 'prihatin' dengan kondisi yang dialami para RTS yang datang ke kantornya. "Sebaiknbya jangan ada lagi namanya BLSM atau BLT ini, semuanya buat masyarakat kacau, sedih miris kita melihatnya. Apalagi yang didapat mereka tidak seberapa akan tetapi berpengaruh terhadap kesenjangan dampak sosial," sebutnya.
Sementara, Kepala BPS Rohil, Guswandi di tempat terpisah malah mengaku kecewa atas pembagian BLSM yang tidak menentu itu. "Jangan kami yang disalahkan. Kami secara kelembagaan dirugikan, sebab yang dipakai dalam penyaluran BLSM ini memakai data BPS tahun 2011 lalu. Sehingga jelas tidak akan cocok dengan data sekarang, sebab masyarakat data itu tentu sudah berubah," sebut Guswandi. (rep/01)