JAKARTA -- Partai politik yang tergabung dalam sekretariat gabungan (Setgab) sudah tidak peduli lagi dengan salah satu anggotanya yang sering 'membandel', Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

 

Dalam rapat yang digelar tertutup di JCC, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wakil Presiden, Boediono serta para pimpinan Setgab mengadakan rapat. PKS tak diikutsertakan. 

 

Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan mengaku kecewa dengan sikap-sikap yang ditunjukkan PKS. Termasuk seringnya bersebrangan dengan kebijakan strategis pemerintah padahal berada di perahu yang sama.

 

"Iya kan. Tapi ternyata PKS berbeda dengan kita. Saya pikir itu, dan tentunya koalisi sangat kecewa," kata Syarief di Jakarta, Selasa malam (11/6).

 

Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa pun enggan meminta pandangan dari PKS terkait kebijakan APBN-P 2013 serta program perlindungan sosialnya. Ia mengharapkan APBN berjalan sesuai waktu. 

 

"Kalau sikap PKS sudah tidak perlu ditanya lagi," ujarnnya.

 

Ketua Umum PPP, Suryadharma Alie pun mengingatkan dalam koalisi ada code of conduct yang seharusnya ditaati. Pada intinya, jika pemerintah mengambil kebijakan strategis harusnya anggota koalisi memberikan dukungan. Ia pun menyesalkan sikap PKS yang bersebrangan.

 

"Kalau tidak memberikan dukungan, berbeda dengan kebijakan strategis, menurut code of conduct, sama saja dengan memisah kan diri (dari Setgab koalisi)," ujarnya.

 

Selain itu, koalisi juga menyesalkan pemahaman yang dibangun PKS, bahwa yang setuju kenaikan BBM tidak pro rakyat, sedangkan yang menolak dianggap pro rakyat.

 

"Itu tidak hanya melukai Presiden, namun juga anggota koalisi. Harusnya senang sama-sama, susah sama-sama. Ini kan pemerintah juga tidak senang menaikkan harga bbm bersubsidi," kata dia. 

 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengundang ketua umum partai koalisi untuk rapat di JCC. Semua pimpinan hadir kecuali PKS. Rapat dimulai sekitar pukul 20.00 wib.

 

Selain ketum parpol, juga hadir Wakil Presiden Boediono.

 

Hadir pula, Sekretaris Setgab Amir Syamsuddin, Menteri Sekretaris Negara Sudi silalahi, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto.(rep03)