PEKANBARU - Keterlambatan kinerja Pemprov Riau dalam menggunakan APBD, memberi dampak cukup besar. Salah satunya para kontraktor lokal Riau yang banyak menggantungkan hidup pada proyek lokal.
Seperti dipaparkan Pengamat Ekonomi Riau Edyanus Herman Halim, beberapa hari yang lalu. Ia menyayangkan kinerja lambat dan membuat banyak kontraktor lokal Riau menjerit.
Hingga triwulan kedua di pekan kedua 2014, realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau masih di bawah 20 persen. Kondisi ini sangat jauh berbeda pada tahun lalu Padahal pengusaha di Riau banyak yang bekerja sebagai kontraktor. Jika APBD Riau belum berjalan lancar, baik di kabupaten kota maupun di provinsi maka dampaknya akan banyak kontraktor yang menjerit.
"Pertumbuhan ekonomi Riau dari 7,62 persen turun mnjadi 6,4 persen. Jauh turunnya perekonomian Riau. Imbasnya harga sawit anjlok, harga karet juga anjlok. Ini yang salah pemerintah," paparnya beberapa waktu lalu.
Edyanus menambahkan, salah faktor APBD lambat adalah karena perekonomian Riau sedang mengalami kemunduran serta pemerintah tidak juga mengesahkan APBD yang bisa mendorong perekonomian Rakyat.
Harusnya percepat pengesahaan APBD dapat mendorong pencairan dana pembangunan dan mendorong pembangunan di daerah-daerah.
"Kita ambil contoh Bengkalis, sampai sekarang belum disahkan. Rohul baru ditandatangani oleh Annas Maamun. Belum jalan APBD kita semuanya. Gimana caranya ekonomi daerah mau bangkit kalau seperti ini," tandasnya. (rep05/bpc)