BAGANSIAPIAPI - Tiga Satuan Kerja (Satker) diminta serius menangani masalah Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil). Pasalnya, tiga Satker seperti Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda), Dinas Kehutanan (Dishut), dan Dinas Sosial (Dinsos) telah mendapat alokasi dana tanggap darurat dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab).
Hal itu dikatakan Asisten IV Setdakab Rohil, Dahniar, baru-baru ini di Bagansiapiapi. "Ada tiga Satker yang telah menerima dana tanggap darurat bencana kabut asap dari Pemkab Rohil. Ketiga Satker inilah yang menjadi gerbang terdepan menganggulangi masalah Karhutla yang sedang melanda. Dana itu diberikan menyusul masih diverifikasinya APBD Rohil tahun 2014 oleh gubernur," terang Dahniar.
Dahniar menjelaskan, dana tanggap darurat pada tiga Satker bakal ditambah setelah APBD bisa digunakan nantinya. Namun demikian, dirinya mengaku tak ingat secara pasti berapa dana tanggap darurat yang digelontorkan Pemkab kepada tiga Satker tersebut. "Tak ingat saya. Yang jelas sudah diserahkan," timpalnya.
Kepala Dishut Rohil, Suandi, mengaku dana tanggap darurat untuk penanggulangan Karhutla masih tergolong minim. Namun, dirinya optimis penambahan dana akan dilakukan setelah APBD dapat digunakan nantinya. "Sangat minim. Baik dana tanggap darurat maupun dana penanggulangan bencana yang dianggarkan pada APBD. Itupun dananya untuk kebutuhan pengadaan mesin pemadam, pakaian petugas khusus kebakaran di lapangan, perlengkapan lainnya dan dana operasional khusus Karhutla," ungkap Suandi.
Akibat minimnya dana penanggulangan Karhutla, bahkan pihaknya terpaksa harus meminjam anggaran dana pada dinas lainnya. "Pinjaman dana terpaksa dilakukan, karena Karhutla terjadidi beberapa wilayah. Setelah APBD dapat digunakan, baru dana yang kita pinjam di dinas lain dikembalikan," ujar Kadishut namun juga enggan membeberkan besaran dana yang dikucurkan Pemkab dan pinjaman dana tersebut.
Senada dengan Kepala Bapedalda Rohil, Bakhtiar, dirinya mengaku prihatin minimnya dana penanggulangan Karhutla tahun ini. Bahkan, dana yang diposkan di APBD tahun 2014 tak sebanding dengan tahun lalu. "Bapedalda pada intinya bertugas hanya memantau keberadaan titik api saja. Secara teknis pemadaman Karhutla dilakukan Dinas Kehutanan. Berapa Besar anggarannya saya lupa. Namun terjadi penurunan anggaran dari tahun lalu," sebutnya. (rep1)