PEKANBARU - Himpunan Kerukunan Petani Perkebunan (HKP2) dan sejumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) ngadu ke Dinas Perkebunan (Disbun) Riau, Senin (27/1). Mereka meminta Disbun mengalokasikan dana pembangunan kebun swadaya.
Kunjungan HKP2 dan Gapoktan itu diterima langsung Kepala Disbun Riau, Drs H Zulher MS. Para utusan Gapoktan itu terdiri dari, Ketua Gapoktan Sukamaju, Yanto, Ketua Gapoktan Budi Makmur, Syahbudi, Ketua Usaha Desa (UD) Dino Tani, Sukatno, dan Ketua KUD Pancit Jaya, Wagimin.
Usulan para utrusan itu meminta Disbun mendirikan perkebunan petani swadaya di dua kecamatan, yaitu di Kecamatan Bagan Sinembah dan Simpang Kanan. "Serapan pembangunan usaha perkebunan di dua kecamatan tersebut tergolong kecil. Untuk itulah kami memohon Disbun Riau mendirikan perkebunan petani swadaya," pinta Yatno yang juga Ketua HKP2 Bagan Sinembah dan Simpang Kanan.
Yanto menyatakan, pihanya mengusulkan empat pembangunan usaha perkebunan, diantaranya panambahan kuota pupuk bersubsidi. "Petani di dua kecamatan yang tergabung dalam HKP2 beranggotakan 8.600 petani, dari 40 Gapoktan. Sedangkan kebutuhan pupuk mencapai 21.000 ton per bulan, sementara yang terealisasi hanya 200 ton. Kedua, bibit kelapa sawit dan karet yang dikelola petani kurang bagus, hingga mengakibatkan produktifitas kebun tak memadai,' paparnya.
Untuk itu, pihaknya berharap Disbun Riau dapat mengusulkan penambahan penyalurkan bibit berkualitas dalam bentuk penggantian bibit palsu. “Untuk petani swadaya, hampir 99 persen bibitnya itu dipertanyakan kualitas. Untuk itu kami berharap adanya perhatian Disbun Riau akan hal itu” ujar Yanto.
Ketiga, Jalan Usaha Tani (JUT). JUT di dua kecamatan tersebut tergolong tidak baik karena selama ini dipakai oleh petani untuk mengangkat hasil perkebunan, sedangkan perawatannya sangat minim hingga menyebabkan JUT tersebut tidak bisa lagi membawa hasil perkebunan ke tempat penjualan.
Keempat, pengadaan alat berat untuk kebutuhan petani. Yanto menyatakan bahwa alat berat itu dibutuhkan jika suatu waktu jalan usaha tani atau yang lainnya rusak. “Bantuan dari pemerintah tersebut tidak akan selalu ada tiap tahunnya. Untuk itu kita memberi solusi kepada pihak pemerintahan agar disediakan sebuah alat berat yang stand by jika suatu waktu dibutuhkan”terang Yanto.
Kepala Disbun Riau, Drs H Zulher MS, menyatakan, ia menyambut baik keinginan para petani tersebut. Untuk menyelesaikan masalah mereka, Zulher menyarankan kepada mereka untuk segera membuat usulan proposal yang ditujukan kepada pihak pemerintah kabupaten dan ditembuskan kepada Disbun Riau.
Untuk pupuk bersubsidi dia menyarankan untuk segera membuatkan Rencana Defenitit Kegiatan Kelompok (RDKK) dan diberikan kepada distributor. “Kita berharap sesuai dengan usulan kita pada akhir tahun 2013 kepada pemerintah pusat untuk menambah kuota pupuk bersubsidi untuk Riau. Jika Usulan itu dapat direalisasikan, maka alokasi pupuk bersubsidi yang diterima oleh petani akan semakin besar," sebutnya.
Untuk Penggantian bibit palsu atau peremajaan, dan perluasan kebun petani swadaya, dia menyarankan untuk segera membuat proposalnya. Sedangkan untuk Jalan Usaha Tani dan Pengadaan Alat berat dia akan mengkaji lagi kebutuhan petani seluruh kabupaten kota di Riau. Jika anggaran memungkinkan, maka Disbun Riau akan mengusulkan pada tahun anggaran 2015.
Dia beralasan bahwa pengadaan alat berat dan jalan usaha tani tersebut banyak diminati oleh Gapoktan se-Riau. Untuk itu tim Disbun Riau akan melakukan pengecekan ke lapangan, Gapoktan mana saja yang berhak menerimanya. “Kita harus akui, anggaran yang kita kelola tidak banyak. Maka kita akan membantu Gapoktan atau Daerah mana yang lebih mendesak” ujar Zulher. (rep1)