JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Gamawan Fauzi, menggelar rapat kerja (raker membahas percepatan pembangunan di daerah perbatasan Indonesia.
Raker dengan tema "Dengan Membuka Keterisolasian Kawasan Perbatasan, Kita Wujudkan Kesejahteraan Rakyat Dalam Kerangka NKRI" juga bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dalam rangka menegakkan NKRI dan kesejahteraan rakyat di perbatasan.
Dalam sambutannya, Gamawan menyampaikan tiga hal yang menjadi fokus BNPP, yakni kedaulatan dan keutuhan NKRI. Kemudian keamanan dan ketertiban perbatasan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
Ketiga domain tersebut dirumuskan dalam lima agenda utama pengelolaan perbatasan negara. Pertama, agenda penetapan dan penegasan batas wilayah negara. Kedua, agenda peningkatan pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum. Ketiga, agenda pengembangan ekonomi kawasan. Keempat agenda peningkatan pelayanan sosial dasar, dan terakhir agenda penguatan kelembagaan.
"Perkembangan menggembirakan dalam pengelolaan perbatasan negara terlihat, antara lain dari semakin menguatnya komitmen Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/L) terkait dalam Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan," kata Gamawan dalam sambutannya di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (18/7/2013).
Gamawan menambahkan, alokasi anggaran untuk rencana aksi pengelolaan perbatasan negara pada 2013 dari 24 K/L sebesar Rp7,3 triliun, sudah meningkat sekira 89 persen dari 2012 yang hanya sebesar Rp3,9 triliun.
Alokasi anggaran tersebut kata Gamawan, disalurkan melalui mekanisme dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus.
Perlu diketahui, daerah perbatasan di Indonesia meliputi Provinsi Maluku Utara, Papua Barat, Papua, Riau, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Aceh, Maluku, dan Kepulauan Riau. (rep/01)