ADVERTORIAL PEKANBARU | Kamis, 7 Maret 2019
PEKANBARU-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Syafruddin, secara resmi melaunching Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Pekanbaru, di Jalan Sudirman, Rabu (6/3/2019).
Selain dihadiri Menpan RB, acara ini juga disaksikan langsung Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo, Deputi Pelayanan Publik Kemenpan, RB Diah Natalisa, Direktur Utama PT Taspen Iqbal Latanro, Gubernur Riau Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau, Edy Afrizal Natar Nasution.
Kemudian Kapolda Riau, Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo, Kepala Kejati Riau, Kakanwil Hukum dan HAM Riau, Kakanwil BPN Riau Lukman Hakim, Kakanwil Pajak Riau, Kakanwil Bea Cukai Riau, Walikota Pekanbaru Firdaus, Wakil Walikota Ayat Cahyadi, perwakilan kepala daerah se-Riau, Forkopimda Riau dan Pekanbaru, serta pejabat di lingkungan Pemprov Riau dan Pemko Pekanbaru.
Sebelum dilakukannya launching dengan menekan layar tanda diresmikannya MPP, Grand Opening ini diawali dengan penandatanganan MoU atau kerjasama pelayanan antara Pemko Pekanbaru dengan pimpinan instansi pemerintahan, perbankan dan BUMD.
Usai meninjau satu per satu pelayanan di MPP, Menpan RB Syafruddin kepada wartawan menyatakan jika MPP Pekanbaru merupakan Mal Pelayanan Publik terlengkap dari 14 Mal Pelayanan Publik yang sudah diresmikan sejak 2018 hingga 2019.
“Ruangannya cukup luas, servis cukup banyak, lengkap, dan terdapat 173 pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani oleh MPP Pekanbaru,” katanya.
Dilanjutkan Menpan, MPP yang telah diresmikan tersebut merupakan inovasi pelayanan yang bertujuan memberi pelayanan berkualitas sehingga masyarakat bisa terlayani secara efisien dan efektif.
“MPP ini memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang maksimal, sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik,” ujarnya.
Sementara itu, Walikota Pekanbaru Firdaus menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menpan RB yang telah meresmikan MPP Pekanbaru. Firdaus menambahkan, MPP yang dibangun sejak tahun lalu merupakan komitmen Pemko Pekanbaru dalam menyukseskan program Kemenpan RB dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui pelayanan terpadu satu pintu.
“Awalnya, ibu Deputi Pelayanan Publik sempat ragu ketika kita lihatkan lokasi pembangunan. Namun kami optimis, 2018 dimulai pembangunan dengan merenovasi lantai dasar kantor walikota. Alhamdulillah, dalam waktu sangat pendek, 4 bulan, kami bisa menyelesaikan renovasi dua gedung yang saat ini dijadikan satu,” katanya.
Saat ini, terang walikota, MPP dengan luas ruangan sekitar 4.000 meter persegi itu melayani sebanyak 173 perizinan dan non perizinan yang terdiri 96 perizinan ditangani DMPPTSP dan 77 pelayanan oleh 24 instansi pemerintah, lembaga, perbankan serta badan usaha milik daerah.
“Apa yang kita resmikan ini tahap pertama pelayanan. Nanti akan ada gedung B, Kantor Bappeda untuk pelayanan Disdukcapil. Untuk administrasi kependudukan ini 14 konter kami siapkan untuk pelayanan capil,” pungkasnya.
Hadirkan 173 jenis layanan, baik perizinan maupun non perizinan dari 24 instansi baik pada pemerintah pusat maupun daerah. Namun, bangunan yang berada di omplek kantor Walikota Pekanbaru itu dirasa belum memadai, sehingga akan diperluas dengan penambahan dua Gedung lagi.
Hal itu dilakukan sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya dengan memperbanyak jenis layanan serta memperluas area MPP demi memberi rasa nyaman bagi para pengunjung.
Walikota Pekanbaru, Firdaus mengatakan, terbangunnya MPP terinspirasi dari program Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, dimana 6 diantaranya berkaitan erat dengan pelayanan publik sebagai wujud kehadiran negara ditengah tengah masyarakat.
MPP merupakan pengintegrasian berbagai layanan dasar ke dalam satu gedung, yang sebelumnya terpisah sehingga kurang efektif dan tidak efisien.
“MPP memberi kemudahan berusaha dan mengubah pola pikir untuk memberikan pelayanan publik di tengah perubahan zaman. Jadi harus ada SDM yang memiliki jiwa enterpreunership, dan juga dituntut melakukan inovasi,” ujarnya.
Menurutnya melalui MPP, dapat mengubah pola pikir dari yang sebelumnya ego sektoral menjadi kerjasama dan terintegrasi. Selain itu MPP dapat memberi dampak pada tumbuhnya ekonomi serta menarik investor untuk berinvestasi di Provinsi Riau.
Ditambakan Wako, bangunan MPP yang diresmikan saat ini merupakan gedung MPP tahap pertama. Pihaknya masih akan menambah dua gedung lagi untuk pelayanan MPP, yang salah satunya nanti akan dipergunakan untuk layanan Disdukcapil. Sedangkan satu bangunan lagi untuk menambah jumlah pelayanan serta kapasitas pengunjung.
“Kita akan terus kembangkan MPP dengan menambah dua gedung yang akan kita renovasi untuk MPP. Satu gedung nanti diperuntukan bagi layanan Disdukcapil, sementara satu gedung lain untuk menambah kapasitas dan jenis layanan, dan memperluas layanan seperti Samsat dan Kejaksaan,” ujarnya.
Menurutnya perluasan gedung MPP perlu dilakukan mengingat kondisi yang ada saat ini belum bisa menampung jumlah masyarakat yang jumlahnya 2.000 orang yang akan mengurus perizinan dalam satu hari. Selain ditambah gedung untuk MPP, nantinya juga akan dibuatkan taman publik yang dilengkapi arena bermain anak-anak.
"Lahan seluas satu setengah hektare dan 4 gedung yang ada di kantor Walikota ini akan kami jadikan sebagai pusat pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (Adv/Humas)