BAGANSIAPIAPI - Kembali Dewan Rokan Hilir menegaskan kepada Pemkab Rohil untuk menertibkan adanya tenaga honorer siluman di lingkungan Pemkab Rohil. Hal ini sebagai langkah untuk mengirit pengeluaran daerah dalam membayar gaji honor.
“Kita masih mendengar adanya temuan di lapangan bahwa masih ada tenaga honor siluman yang orangnya tidak ada tapi gajinya tetap jalan. Nah ini kan tidak sesuai lagi dengan visi dan misi pemerintah dalam melakukan rasionalisasi anggaran,” kata Imam Suroso, anggota DPRD Rohil dari Komisi A. Sabtu (3/12)
Seperti contoh terangnya lagi, tenaga honor yang sudah pindah dari Rohil tapi mengundurkan diri tidak melalui prosedur seharusnya, membuat nama yang bersangkutan tetap ada di-list kesatuan dinasnya.
Secara otomatis gaji orang tersebut tetap dikeluarkan oleh daerah sehingga hal ini menjadi bumerang bagi daerah sendiri. Jika saja ada tenaga honorer siluman 500 orang se-Rohil ini tidak dikeluarkan lagi honornya, tentu tidak sedikit kas daerah yang bisa diselamatkan tanpa mengganggu tenaga honor yang aktif.
Pada pertemuan dengan pihak BKD beberapa waktu lalu, tambah Imam, Komisi A menekankan kepada BKD untuk bisa menyelesaikan hal ini. Dan pihak BKD juga harus selektif nantinya dalam memberhentikan atau menerima tenaga honor, cukup yang tidak produktif saja yang dibersihkan bersama honor siluman tersebut.
“Yang namanya digaji oleh daerah itu tentu kita harus loyal terhadap pekerjaan, tidak memandang itu seperti apa yang jelas tetap berikan yang terbaik bagi Rohil. Dan jika yang bersangkutan tidak ada loyalitas lagi yang lebih baik dilepas, terus tenaga honor yang tidak ada wujud asli orangnya juga harus diberi tindakan oleh BKD,” tegas Imam.
Ia juga sangat menyayangkan jika ada oknum yang sengaja memelihara nama honorer yang sudah tidak aktif lagi untuk kepentingan pribadinya. Mengingat Pemda sedang gencarnya mencari solusi menekan pengeluaran yang tidak pasti dan mencari pemasukan untuk kas daerah.(adv/DPRD)