Fokus Rohil

Dewan Minta Bupati Tempatkan Kepala SKPD Sesuai Ahlinya

BAGANSIAPIAPI  - Anggota Komisi B DPRD Rohil, Habib Nur mengatakan, ke depan Bupati dan Wakil Bupati Rohil agar lebih memperhatikan keahlian dan latar belakang keilmuan seorang pejabat untuk ditempatkan di suatu jabatan, seperti kepala dinas, kepala badan dan sebagainya.

Karena jika tidak demikian, kata Habib, dikuatirkan kinerja pejabat yang ditunjuk tidak maksimal dan cenderung mengecewakan. “Bila perlu adakan tes bagi para calon kepala dinas yang akan ditunjuk. Kami siap bekerjasama dan membantu pemerintah dalam melakukan tes,’’ kata Habib, Rabu (20/7) di Bagansiapiapi.

Dikatakan Habib, memang sudah seharusnya dilakukan pemilihan pejabat berdasarkan tes kemampuan dan di banyak daerah hal itu sudah diterapkan.

Tujuannya adalah agar birokrasi pemerintahan lebih mantap ke depannya demi untuk melayanai masyarakat. ‘’Jika pejabat hasil seleksi itu ternyata tidak juga bisa bekerja dengan maksimal, maka harus segera diganti dengan yang lebih kompeten sesuai dengan keahliannya,” saran Habib.

Habib juga menyarankan agar ke depannya juga diharapkan kepada Bupati dan Wabup agar memberi penghargaan kepada kepala SKPD berprestasi dan bekerja dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Selain itu, Habib juga mengajak para pejabat Rohil agar tak mudah tersinggung apabila dikritik, baik kritik itu berasal dari Bupati, DPRD maupun masyarakat. Jadikan kritik tersebut sebagai masukan, motivasi dan semangat dalam bekerja. “Jangan jadikan kritikan itu membuat kita lemah atau tersinggung. Tapi jadikan untuk perbaikan ke depannya,’’ katanya.

Habib mencontohkan kritik yang disampaikan Bupati H Suyatno kepada kepala dinas kehutanan terkait kejadian karlahut baru-baru ini. Kritik tersebut, katanya, agar dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan ke depannya.

Saya lihat di media pak Bupati turun langsung ke lapangan,itu bentuk kepedulian beliau kepada masyarakat Rohil. Kalau Bupati saja begitu pedulinya, tentunya kadis sebagai bawahan seharusnya lebih dari itu,” ujar Habib.(adv/DPRD)