Jakarta - Kedutaan Besar Republik Indonesia di Arab Saudi memastikan pembantu rumah tangga (PRT) yang dipajang perusahaan jasa tenaga kerja Eastern
Recruitment atau Al-SyargiyyahlilIstiqdam di sebuah pusat perbelanjaan di Kota Dhahran, bukan warga negara Indonesia (WNI).
Kegiatan perusahaan itu dalam promosi sewa tenaga kerja di Arab Saudi beberapa waktu lalu, terus menuai kecaman publik Arab Saudi dan ramai diberitakan berbagai media
dan media sosial dalam beberapa hari terakhir. Pemberitaan media pada 15 Agustus 2016 menyebut PRT yang dipajang berasal dari Indonesia.
“KBRI Riyadh telah melayangkan nota pada 15 Agustus 2016 yang menyesalkan hal tersebut terjadi, karena nyata-nyata bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan
norma-norma etika, sosial dan budaya,” kata Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel dalam rilis yang diterima Tempo, Jumat, 19 Agustus 2016.
“Kita mengharapkan Otoritas Arab Saudi mengambil langkah dan tindakan tegas terhadap perusahaan rekrutmen tersebut sehingga kasus serupa tidak terjadi dan terulang
kembali di masa mendatang,” kata Dubes Maftuh sambil mengapresiasi otoritas Arab Saudi yang langsung menindak tegas perusahaan dan menghentikan kegiatan promosi itu.
Menurut Dubes Maftuh, kejadian ini murni kesalahan perusahaan rekrutmen EasternRecruitment. Mereka bermaksud mempromosikan produk jasanya, tapi dengan cara yang
ekstrem dan melanggar ketentuan.
KBRI Riyadh juga telah menghubungi perusahaan untuk memastikan apakah PRT yang mereka pajang berasal dari Indonesia.
Ali M. Al-Bishi, Direktur Urusan Pekerja Domestik Eastern Recruitment menegaskan bahwa PRT yang ditampilkan di stand mereka saat melakukan promosi di mal bukan
berasal dari Indonesia tapi dari negara lain.
“Namun terlepas dari apakah PRT itu berasal dari Indonesia maupun dari negara lain, tindakan perusahaan yang telah memajang manusia sebagai bagian dari produk jasa
yang ditawarkan dalam event promosi tentunya sangat melukai rasa kemanusiaan,“
kata Dubes Maftuh.
KBRI Riyadh mengharapkan Otoritas Arab Saudi menindak tegas terhadap perusahaan jasa tenaga kerja yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan
bisnisnya.(rep05)