PEKANBARU - Walikota Pekanbaru, Firdaus MT terlihat gusar saat ditanya terkait lambanya progres pengembalian mobil dinas yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau. Hasil pemeriksaan BPK dalam LHP atas LKPD Tahun 2014 terungka ada 28 mobil dinas masih dikuasai oleh mantan anggota DPRD Kota Pekanbaru dan mantan pejabat Pemko.
Saat dikonfirmasi, Firdaus enggan berkomentar. Dengan nada tinggi Firdaus minta pertanyaan soal mobil dinas tidak lagi diajukan kepada dirinya tapi kepada Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru.
"Sekda sajalah, jangan ditanya ke saya semua," kata Firdaus, baru-baru ini.
Meski Tribun mencoba untuk kembali mempertegas sejauh mana upaya Pemko untuk mempercepat proses penarikan 28 unit mobil dinas yang masih dikuasai oleh mantan pejabat dan mantan anggota DPRD Kota Pekanbaru, namun Firdaus tetap enggan menjelaskannya.
"Soal mobil-mobil tanya ke sekda sajalah," katanya.
Seperti diketahui, nasib 28 mobil dinas yang dikuasai oleh mantan pejabat dan mantan anggota dewan hingga kini tidak jelas keberadaannya. Padahal kasus ini sudah mencuat sejak setahun yang lalu. Dimana saat itu, 28 mobil dinas yang masih dikuasai mantan pejabat ini menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau. Meski sudah menjadi temuan BPK, namun progres penanganan kasus ini berjalan lambat.
Kendaraan dinas tersebut mayoritas dikuasai mantan anggota DPRD Kota Pekanbaru dan beberapa mantan pejabat Pemko Pekanbaru. Secara keseluruhan total nilainya mencapai Rp 6 miliar. Salah satu yang termahal adalah Toyota Vellfire keluaran tahun 2011 seharga Rp 982.150.000.(trib/nt)