RENGAT - Ratus massa yang mengatasnamanakan dirinya Lembaga Masyarakat Bersatu Indragiri (Lembing) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Inhu, Kamis (30/5). Unjuk rasa ini dipicu polemik terkait dana hibah yang diberikan Pemkab Inhu kepada Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Inhu. Selain itu, Lembing juga mendesak Bupati Inhu Yopi Arianto menyelesaikan sejumlah persoalan lahan di Inhu.
Lembing merupakan gabungan dari berbagai organisasi seperti LAMR Inhu, BMMR, Serikat Tani Inhu dan sejumlah organisasi lainnya. Unjuk rasa juga dikawal sekitar ratusan personil kepolisian dari seluruh Polsek di Inhu, sebab sebelumnya Lembing mengklaim akan menurunkan tiga ribu massa, meskipun yang hadir hanya ratusan.
Dalam unjuk rasa tersebut, Koordinator Lapangan aksi, Reza Arie Angkata menyampaikan 10 warkah masyarakat melayu Indragiri diantaranya mendukung LAMR Inhu yang sudah diakui pemerintah Provinsi Riau dengan Perda. Pemkab Inhu diminta untuk membudayakan budaya melayu dalam kegiatan acara pemerintahan di Kabupaten Inhu.
Selain itu, Pemkab Inhu diminta untuk mempublikasikan alokasi dana hibah setiap tahunnya dan mendesak DPRD Inhu menggelar rapat dengar pendapat terkait persoalan dana hibah serta menyelesaikan sengketa lahan dan tapal batas yang sangat merugikan masyarakat. Lembing juga minta DPRD Inhu menggelar rapat paripurna istimewa untuk memberhentikan Yopi Arianto dari jabatannya sebagai Bupati jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
Para pengunjuk rasa awalnya ditemui Plt Ketua DPRD Inhu Arif Ramli, anggota DPRD Inhu Manahara Napitupulu dan Arifuddin Ahalik. Namun beberapa saat kemudian, Bupati Inhu Yopi Arianto datang menemui massa pengunjuk rasa. Yopi datang ke Gedung DPRD Inhu dengan berjalan kaki didampingi sejumlah pejabat dilingkungan Pemkab Inhu.
Dihadapan massa, Yopi menegaskan bahwa dirinya sudah menunggu para pengunjuk rasa sejak pukul 08.00 Wib. Ia bersedia menemui para pengunjuk rasa karena merasa sayang dengan masyarakatnya, termasuk LAMR Inhu.“Saya ini orang melayu, darah daging melayu. Jadi jangan kita bicara suku. Kalau hari ini kebijakan saya melanggar laporkan saya ke polisi,” ucap Yopi.
Diungkapkan Yopi, ia bersedia mundur dari jabatannya sebagai Bupati jika ada 50 orang yang hadir di gedung DPRD Inhu. Tetapi jika segelintir orang, ia tidak akan bersedia untuk mundur, sebab ia dipilih langsung oleh masyarakat Inhu. “Kalau hanya segelintir, bagaimana saya mempertanggungjawabkan dengan masyarakat yang memilih saya,” tegas Yopi berapi-api.
Yopi juga membantah jika Pemkab Inhu memberikan dana hibah kepada LAMR Inhu senilai Rp 20 juta. Menurutnya, dana hibah untuk LAMR Inhu yang diberikan Pemkab Inhu senilai Rp 200 juta. “Saya tidak butuh gelar, biar masyarakat yang nilai saya baik atau buruk,” ungkapnya.
Yopi mengungkapkan bahwa ia hanya ingin masyarakat Inhu sejahtera dan tidak dibodoh-bodohi dan diadu domba hingga merugikan masyarakat. ”Dulu Kabupaten Inhu ini tidak punya uang, sekarang APBD kita sudah mencapai Rp 1,4 triliun,” terangnya.
Saat menyampaikan orasinya, Yopi terlihat berapi-api dan mampu mengendalikan suasana hingga para pendemo lebih banyak diam. Bahkan Yopi lebih banyak tersenyum kepada pengunjuk rasa usai melakukan orasi. Bupati kemudian mengajak pengunjuk rasa untuk berdialog di dalam ruang Banmus gedung DPRD Inhu. (tm01)