JAKARTA - Desakan pada pemerintah kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk melakukan reshuffle terus dilayangkan. Terutama bagi menteri-menteri yang tergabung dalam kabinet yang tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik.
Desakan tersebut didapat dari hasil polling Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (kedaiKOPI), p?ada 1-6 April 2015.
"Sebanyak 96,5 persen publik sepakat Jokowi harus melakukan pergantian sejumlah menteri yang kinerjanya jeblok," Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, dalam diskusi publik, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2015).
Kata dia, sebanyak 22,67 persen masyarakat juga menginginkan Jokowi merotasi para menteri yang kinerjanya buruk.
Sebanyak 58,14 persen masyarakat ingin Presiden melakukan tambahan menteri dari kalangan profesional. "Dan sebanyak 15,12 persen publik, ingin Jokowi move on dan berharap ada menteri dari Koalisi Merah Putih (KMP).
Sementara hanya 2,33 persen publik ingin tambahan menteri dari Koalisi Indonesia Hebat dan 1,74 persen publik ingin menteri dari arahan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri," kata Hendri.
Hendri melanjutkan, polling juga meminta masyarakat untuk menyebutkan menteri mana saja, khususnya di bidang ekonomi, yang kinerjanya di bawah standar. Hasilnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, dan Menteri Perindustrian ?Saleh Husen, dianggap kinerjanya di bawah standar.
"Sementara, menteri yang kinerjanya dianggap bagus yakni, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri BUMN Rini Soemarno," ujarnya.
Soal waktu yang disepakati perserta polling agar Jokowi lakukan reshuflle, yang terbanyak adalah sebelum pertengahan 2015 sebanyak 58,9 persen. Sementara yang meminta Jokowi lakukan reshuffle sesudah pertangahan 2015 ada 15,3 persen, pada tahun 2016 sebanyak 4,6 persen, tidak perlu perombakan 3,5 persen, dan terserah Presiden yang penting reshuflle 16,5 persen. (rep05)