Pekanbaru-Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai harus dimulai April. Program pemerintah pusat tersebut tetap berlanjut.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Riau Hardianto SE mengatakan hal tersebut Kamis (5/3). Menurutnya, Presiden RI dengan Kementerian PU sudah menggelar rapat dan presiden mengarahkan untuk menggesa pembangunan itu.
‘’Dalam rapat kabinetnya, Presiden Joko Widodo bersama Kementerian PU sudah membicarakan hal itu. Presiden mengarahkan untuk melaksanakan pembangunan paling lambat akhir April mendatang,’’ kata Hardianto.
Dari Hardianto diketahui bahwa dari sekitar 126 kilometer tapak jalan tol yang harus diganti rugi, baru tujuh kilometer saja yang telah diselesaikan. Kementerian PU sempat mengatakan kepada Pemprov untuk menyelesaikan ganti rugi sampai di angka 30 kilometer agar rencana pembangunan jalan bisa dilaksanakan.
‘’Sebelumnya komunikasi Pemprov Riau dengan Kementerian PU menyebutkan harus
sudah ada sekitar 30 Km yang selesai di ganti rugi baru bisa dimulai, tapi dengan perkembangan dari rapat kabinet itu, maka penyelesaian ganti rugi harus segera dipercepat,’’ kata Hardianto.
Selain tujuh kilometer yang sudah diselesaikan, sudah ada perusahaan yang setuju membebaskan lahannya belasan kilometer untuk tapak jalan tol di Kabupaten Siak, namun perkembangannya belum sampai 30 Km.
‘’Inikan lahan untuk tapak itu terletak di empat kabupaten/kota, Pekanbaru, Siak, Bengkalis dan Dumai. Tentunya ini harus diselesaikan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota tersebut,’’ sebut Hardianto.
Dengan kondisi saat ini, artinya ada angin segar untuk Provinsi Riau yang akan menikmati dampak dari terealisasinya jalan tol tersebut. ‘’Kalau untuk lahan masyarakat, kami berharap agar bisa menerima ganti rugi yang dilakukan pemerintah dan sedapat mungkin hendaknya jangan terlalu berkeras meminta harga tinggi dan berlipat-lipat dari harga NJOP,’’ kata Hardianto (rep05)