Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan akan mengganti delapan calon menteri kabinetnya yang mendapat catatan merah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Masak tidak diganti. Nanti yang mengisi siapa?" kata Jokowi di halaman depan Istana Negara, Rabu, 22 Oktober 2014.
Jokowi mengatakan berdasarkan laporan dari KPK dan PPATK, ada delapan nama yang diberi catatan merah oleh kedua instansi tersebut. Tapi, ia menolak menyebutkan siapa saja calon menteri yang diberikan catatan merah.
"Memang ada delapan nama yang tidak diperbolehkan, nama-namnya tidak bisa saya sampaikan," kata dia.
Delapan calon menteri yang diberi catatan merah itu akan diganti oleh orang lain yang masuk dalam daftar 43 calon menteri atau akan dicari calon pengganti yang baru. "Ada yang dari situ, ada yang baru," kata Jokowi. Ia mengatakan, beberapa tokoh yang ia panggil ke Istana sejak Senin, 20 Oktober 2014, ada yang diseleksi jadi menteri dan tapi ada yang tidak.
Mengenai rencana pengumuman menteri dilakukan, Jokowi belum memastikan kapan akan dilaksanakan. Ia mengingatkan pengumuman dilakukan sesegera mungkin tapi masih menunggu finalisasi nama-nama yang akan duduk dalam kabinetnya.
"Maunya cepat tapi tetap harus benar," katanya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kemungkinan besar calon menteri yang diberi label merah oleh KPK tidak masuk dalam kabinet.
Jokowi-JK menyetor 43 nama bakal calon menteri ke KPK dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan pekan lalu. Kebijakan itu diambil untuk mengetahui latar belakang para pembantu presiden itu.
Dari penelusuran dua lembaga itu, sebagian besar calon menteri diduga kuat bermasalah. Mereka diberi label merah dan kuning oleh KPK. JK mengatakan Presiden Joko Widodo maupun dia harus memperhatikan rekomendasi dari lembaga antirasuah.
Sebabnya, dia dan Jokowi sudah terikat janji kepada publik akan menciptakan kabinet yang bersih dari dugaan korupsi. (rep01/tco)