di Sidang Paripurna I (Pertama) tahun 2018, DPRD Sorot Banjir di Pekanbaru
GALERI DPRD PEKANBARU, Rabu 21 Maret 2018
PEKANBARU - rohilonline.com - Persoalan banjir menjadi topik utama
dalam paripurna laporan reses DPRD Kota Pekanbaru yang digelar Selasa
(20/3/2018) melalui sidang Paripurna I (Pertama) tahun 2018 DPRD
Pekanbaru.
Paripurna yang dipimpin oleh Jhon Romi Sinaga ini
didampingi Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru M. Noer dan 26 anggota
dewan yang hadir sempat molor. Namun setelah tamu undangan dan para
anggota dewan memenuhi kuorum, Paripuran bisa dibuka dan berjalan
lancar.
Dalan laporan reses I pertama tahun 2018 ini, juru bicara
Daerah Pemilihan I (satu) Tarmizi Ahmad menyampaikan sedikitnya ada 138
pengaduan atau usualan yang disampaikan oleh masyarakat dari 9 anggota
dewan yang turun ke lapangan di Dapil I tersebut.
9 Anggota Dewan
tersebut seperti, Roni Amriel, Roem Diani Dewi, Darnil, Pangkat Purba,
Nofrizal, Fatullah, Eri Pribasuki, Yusrizal dan Tarmizi Ahmad
"138
temuan atau usulan tersebut diperuntukkan dibeberapa dinas terkait,
diantaranya Dinas PUPR 84 usulan, Diskes 31, Disdik 8, Dinas Koperasi 3,
Dinsos 6, dan Disdukcapil 6 usualan," ungkap Tarmizi Ahmad.
Untuk
itu, Tarmizi berharap agar aspirasi masyarakat ini tidak mubazir
diharapkan Pemerintah Kota Pekanbaru bisa memperjuangkan aspirasi
masyarakat, teruatama persoalan banjir yang masih dikeluhkan. "Yang
paling krusial itu persoalan banjir, jadi tolong diperhatikan dan
dicarikan solusi," katanya.
Persoalan pelayanan pengurusan KTP,
KK juga dikeluhkan masyarakat Kota Pekanbaru melalui laporan reses
anggota Dewan Dapil II yakni yang disampaikan oleh Dapot Sinaga,
kemudian disusul Dapil III, Dapil IV dan Dapil V yang mana masyarakat
mengeluhkan soal banjir yang tak kunjung teratasi.
"Yang paling
sering dikeluhkan itu terkait infrastruktur antisipasi bajir, seperti
pembangunan drainase, seperti banjir yang kerap kali terjadi di jalan
kelapa Sawit, Kecamatan Bukit Raya, kita minta Pemko tolong perhatikan,"
ungkap Hotman Jubir Dapil IV.
Tidak hanya itu, Hotman juga
menyinggung soal pelayanan kepengurusan KTP yang kurang memuaskan jika
dibandingkan dengan kota-kota lain, dimana pemerintah lain seperti di
Jambi mau jemput bola dalam kepengurusan KTP, seperti halnya
kepengurusan KTP bagi pemula.
Penuntasan persoalan banjir juga disampaikan oleh Jubir Dapil V yakni Desi Susanti.
"Kami
sangat berharap pemerintah lebih kosentrasi dalam pembangunan
penuntasan soal banjir, pembangunan dan pembenahanan drainase, karena
persoalan banjir ini tidak hanya berdampak merugikan ekonomi masyarakat
tetapi juga berdampak kepada kesehatan," ungkap Desi.
Menanggapi
banyaknya aspirasi masyarakat terkait persolan banjir yang disampaikan
oleh anggota DPRD Pekanbaru, Sekko Pekanbaru M. Noer mengaku akan
ditindaklanjuti dan dijadikan pembahasan di Musrenbang.
"Dengan
adanya aturan mengenai reses sebelum Musrenbang sangat bagus sekali,
sehingga apa yang disampaikan oleh kawan-kawan di DPRD bisa dibahas di
Musrenbag. Memang tidak semua aspirasi yang disampaikan akan terealisasi
karena keterbatasan anggaran tetapi setidaknya ini sudah menajdi agenda
kita," ungkap M Noer.
Terkait Persoalan banjir, M. Noer menilai banjir menjadi persoalan bersama, baik pemerintah Kota, Provinsi dan Nasional.
"Persoalan
banjir beginilah kondisi kota yang kian berkembang, memang kita perlu
membuat DID, masterplan secara komprehensif dan ini juga sudah
ditegaskan oleh Plt Walikota, namun ini bukan masalah masalah kota saja,
karena di setiap wilayah di suatu kota ada unsur jalan nasional, ada
jalan provinsi dan jalan kota ini yang perlu kita koordinasikan,"
katanya lagi.(hms/DPRD/ram)