Politik

KMP Bantah Gunakan RUU Pilkada Untuk Jegal Jokowi

JAKARTA - Politisi Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa, menepis tudingan bahwa dorongan kepala daerah dipilih oleh DPRD merupakan desakan dari Koalisi Merah Putih (KMP) untuk menjegal pemerintahan Jokowi-JK.
 
"Kalau kesannya hari ini Koalisi Merah Putih mendukung ini sebenarnya di sana juga ada pro dan kontra. Pro kontra itu karena sebelumnya PKB ngotot pemilihan di tingkat dua (DPRD)," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2014).
 
Namun, lanjut Desmon, sekarang yang terlihat justru PKB berubah sikap menjadi mendukung kepala daerah dipilih langsung. Lebih lanjut Desmon menegaskan bahwa seluruh parpol yang tergabung dalam KMP sependapat dengan pertimbangan pemerintah pilkada dipilih DPRD dan bukan semata-mata kemauan KMP.
 
"Draf yang diusulkan pemerintah ke DPR, usulannya kan begitu. Kalau dituduh KMP saya ketawa-ketawa saja, kita catatan di komisi dua," tukasnya.
 
Gerindra, sambung Desmon, mendorong proses pilkada dipilih DPRD tentu juga dengan berbagai pertimbangan plus minusnya. Seperti, pilkada langsung itu kerap menimbulkan konflik secara horizontal di tengah masyarakat. Belum lagi kasus mantan Ketua MK, Akil Mochtar yang berbuntut pada turunnya elektabilitas lembaga peradilan itu kendati tidak menutup pada manfaat yang dihasilkan MK.
 
"Apakah banyak mudharat, apakah manfaatnya ini. Pertimbangan politik kita harus melihat ini terukur. Politik ini hari ini kesimpulannya Gerindra menyetujui DPRD tapi perlunya dengan pertimbangan-pertimbangan kan dinamis politik ini kita kesan bloking," tuturnya. (rep01/ozc)