Pembentukan BPP Bernilai Ekonomis
BAGANSIAPIAPI - Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menilai pembentukan Badan Pengelola Perbatasan (BPP) bernilai ekomnomis buat pembangunan daerah. Karena, kehadiran BPP berdampak positif mempercepat pertumbuhan ekonomi di pulau-pulau terluar Rohil.
Di samping itu, instansi ini sebagai upaya mengamankan sumber daya alam (SDA) dari penjarahan yang merugikan Rohil sendiri. Sehingga, ke depannya instansi ini diharapkan dapat menjalin hubungan kerjasama yang baik dari segi investasi maupun perdagangan dengan negara tetangga seperti Malaysia.
"Jelas kalau BPP dibentuk akan mendatangkan dampak positif bagi Kabupaten Rohil. Tidak hanya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di pulau-pulau terluar di wilayah Rohil, akan tetapi jalur perdagangan Selat Malaka yang berdekatan dengan negara tetangga itu diharapkan terjalin hubungan kerjasama yang baik dari segi investasi dan perdagangan," kata Wabup H Suyatno dalam rapat paripurna DPRD Rohil pekan lalu.
Salah satu usulan Ranperda dari 18 Ranperda yang diusulkan Pemkab Rohil adalah pembentukan BPP Rohil. Usulan ini, paparnya dikarekan wilayah Rohil yang begitu strategis baik dari darat maupun laut, apalagi kondisi wilayah yang terletak di perbatasan bukan hanya berbatasan dengan kabupaten atau provinsi lain akan tetapi juga berbatasan langsung dengan negara Malaysia.
"Sebagai daerah yang berada di perbatasan, sudah semestinya Rohil memiliki satu unit kerja yang konsen dan khusus untuk menangani perbatasan. Ini didukung peraturan perundang-undangan No.43 tahun 2008 tentang wilayah negara yang selanjutnya menjadi dasar perlunya pembentukan BPP," jelasnya.
Selain didukung perundang-undangan, Wabup mengatakan hal ini diperkuat Permendagri No 2 tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan BPP di daerah. "Persoalan pengelolaan wilayah perbatasan menjadi isu krusial terkait pengamanan SDA Negara Kesatuan RI. Belakangan, SDA kita kerab dieksploitasi secara membabi buta. Makanya perlu dibentuknya BPP," urainya. (rep-01)
LAINNYA
Tulis Komentar