Bawaslu Riau: Banyak Caleg Bohongi Publik
Pekanbaru-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau menuding banyak calon anggota legilatif (caleg) baik DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang melakukan pembohongan publik karena tidak melaporkan sumbangan dana kampanye dengan jujur.
Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Riau Edi Syarifuddin kepada wartawan, kemarin. "Berdasarkan laporan dana sumbangan dana kampanye yang disampaikan ke Bawaslu Riau dan setelah diteliti, ternyata banyak caleg dalam melaporkan jumlah sumbangan yang diterima tidak sesuai dengan kenyataan," ujarnya.
Edi memberi contoh, ada seorang calon DPD daerah pemilihan Riau dalam laporan dana kampanye mengaku hanya medapat sumbangan sekitar Rp100.000. Namun fakta dilapangan, ditemukan banyak baliho serta spanduk calon DPD tersebut bertebaran dengan kategori ukuran yang cukup besar, dan dilakukan hampir disetiap kabupaten/kota di Riau.
"Jumlah dana tersebut tidak sebanding dengan biaya untuk pembuatan baliho dan spanduk yang ada. Sehingga Bawaslu Riau memiliki kesimpulan laporan yang dibuat tidak jujur. Dengan kata lain, melakukan pembohongan publik," tegasnya seperti dilansir antara.
Untuk diketahui, pembohongan seperti itu marak terjadi di Provinsi Riau dan dilakukan di pemilihan umum legislatif yang digelar pada 9 April 2014. Pihaknya meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau supaya segera mengumumkan laporan dana kampanye ke publik.
Laporan rekening sumbangan dana kampanye calon anggota DPD Riau menunjukkan dua calon terkaya nomor urut 9 Iwa Sirwani Bibra dan nomor urut 11 Maimanah Umar dengan jumlah Rp400 juta, sedangkan termiskin nomor urut 22 Taufik Ikram Jamil dengan jumlah Rp100 ribu.
Ketua KPU Riau Edy Sabli mengatakan, laporan tersebut nantinya akan dikirimkan kepada KPU pusat dikarenakan pihaknya hanya sebatas mengumpulkan laporan dari para calon DPD asal Riau yang berjumlah 25 orang. (rep05)
LAINNYA
- Wah, Thailand Tergelincir ke Jurang Resesi Ekonomi
- Demokrat Larang Sutan Bhatoegana Ngoceh Soal Kasus
- Pekan Depan, DPRD Riau Paripurnakan Ranperda SOTK
- Pemilu 2014, Gerindra Yakin Nangkring di Tiga Besar
- Pengamat: Komunikasi Politik Prabowo Kontraproduktif
- Tak Diteken Presiden, UU Pilkada Tetap Bisa Diberlakukan
Tulis Komentar