Kupas Pemberdayaan Rakyat

DPD LPM Riau Gelar Seminar Nasional

ilustrasi
PEKANBARU - Isu pemberdayaan dan penguatan desa sebagai pusat produksi agribisnis dan kebudayaan bakal menjadi pembahasan utama dalam Seminar Nasional yang dilaksanakan DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Provinsi Riau, Selasa (26/11/2013) hari ini. 
 
Sejumlah narasumber yang merupakan tokoh nasional, pakar, akademisi, birokrat dan praktisi serta mahasiswa berkumpul di Ballroom Grand Central Hotel untuk mendiskusikan isu tersebut. Kegiatan ini, juga sebagai bentuk konsolidasi organisasi dalam rangka aktualisasi LPM di tengah-tengah pembangunan daerah.
 
"Seminar Nasional ini akan mengupas tuntas isu-isu pemberdayaan dan penguatan desa. Bahwa pusat kebudayaan, ekonomi dan sosial sebenarnya ada di desa. Ini yang selama ini belum terimplementasi secara jelas dan nyata," kata Ketua LPM Riau, T Rusli Ahmad SE didampingi Sekretaris LPM Riau, Prof Dr Sufian Hamim, Senin (25/11/2013).
 
Rusli Ahmad menjelaskan, LPM berfokus pada peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta pengelolaan sumber daya alam yang ada. Hal pokok yang harus dilakukan, yakni dengan meningkatkan sumber daya manusia masyarakat lokal dengan memberikan ruang ekspresi untuk terlibat dalam pembangunan. "Otonomi desa harus dibumikan. Masyarakat tidak lagi sebagai objek, namun harus diberikan peran sebagai subjek pembangunan," kata Rusli Ahmad yang juga menjabat Ketua Komisi B DPRD Riau.
 
Sekretaris DPD LPM Riau, Prof Dr Sufian Hamim menjelaskan, narasumber yang akan berbicara dalam seminar tersebut adalah Ketua Umum DPP LPM, Dr Idrus Marham, Dirjen Bangdes Kementerian Dalam Negeri serta Pejabat Gubernur Riau Djohermansyah Johan yang membahas dari aspek regulasi pemberdayaan dan penguatan masyarakat. Sementara, dalam sesi kedua narasumber yakni Kepala BPMPD Provinsi Riau, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Riau dan Prof Sufian Hamim.
 
"Sesi kedua mengupas soal aplikasi dan penerapan kemitraan antara masyarakat (LPM), pemerintah dengan kalangan dunia usaha dalam pengelolaan dana sosial perusahaan (CSR). "Jadi, seminar nasional ini tidak hanya berbicara secara teroritis, namun juga aspek praktis yang akan ditindaklanjuti dalam kemitraan CSR," kata Sufian Hamim.
 
Sementara, jumlah peserta seminar nasional ini ditargetkan sebanyak 1.000 orang dari kalangan praktisi, akademisi, birokrat, mahasiswa, LSM, aktivis dan kalangan umum lainnya. "Persiapan kita sudah tuntas. Semoga acara berjalan lancar," kata ketua panitia, Asnaldi. (rep1)