Draft RAPBD Riau 2014 masih di TAPD
PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau belum mengajukan draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014 ke DPRD Riau. Pasalnya, Pemprov hingga kini masih melakukan singkronisasi antara Bappeda dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Hal itu diungkapkan Kepala Biro Pembangunan Setdaprov Riau, Burhanudin, Jumat (8/11/2013). "Saat ini pembahasanya sedang berjalan di tingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), tapi belum sampai membahas angkanya. Baru sebatas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) untuk APBD 2014," tuturnya.
Mengenai besaran nominalnya, Burhadnuudin mengatakan masih dibahas lebih lanjut dalam pembahasan TAPD selanjutnya. Jika ada asumsi anggaran sekitar Rp6-7 triliun untuk APBD 2014, angka tersebut juga terus bergerak dan bisa berubah. "Anggaran tersebut bisa berubah berdasar realisasi triwulan terakhir dan dari dan bagi hasil di SKPD," sebutnya.
Senada dengan Burhanudin, Kepala Biro Keuangan Setdaprov Riau, Jonli juga menyebutkan draft RAPBD 2014 masih dibahas TAPD dan Bappeda. "Setelah dibahas oleh tim TAPD dan Bapedda, draf RAPBD 2014 secepatnya akan menyerahkannya ke DPRD Riau," katanya.
Realisasi Terendah Kedua
Sebelumnya, dalam rapat realisasi terungkap bahwa penyerapan APBD Provinsi Riau 2013 tercatat sebagai terendah kedua dari semua provinsi di Indonesia. Hingga memasuki triwulan keempat, pencapaian fisik APBD Riau 2013 masih dibawah 70 persen dan pencapaian keuangannya masih dibawah 50 persen.
Hal itu dikatakan Asisten II Setdaprov Riau Emrizal Pakis usai mendampingi Wakil Gubernur Riau Raja Mambang Mit memimpin rapat evaluasi dan pengendalian pelaksanaan APBD 2013 di Kantor Gubernur Riau. "Ya memang realisasi kita masih rendah. Tapi bukan paling rendah, nomor dua setelah DKI Jakarta," jelas Emrizal.
Kemarin, Kepala Biro Pembangunan Setdaprov Riau, Burhanudin, kembali menegaskan akan dilakukan rapat selama semingu untuk mempercepat meningkatkan serapan anggaran realisasi APBD 2013. "Dalam rapat tersebut kita akan bahas satuan kerja (satker) yang jatah APBD-nya besar, tapi penyerapan anggarannya kecil. Tujuannya, supaya satker tersebut bisa segera mencari solusinya," ujarnya.
Sebelumnya Burhanuddin menegasan Satker yang tidak mencapai target penyerapan APBD memang diberikan sanksi. Ke depannya satker jangan memaksakan diri untuk meminta atau mengalokasikan anggaran besar tapi kemampuan penyerapannya kecil. "Jangan anggaran itu sampai mennumpuk. Tapi kita tidak mampu untuk mengelolanya," ujar Burhanuddin. (rep1)
LAINNYA
- Sedap Melayu By Durian Runtuh, Solusi Pecinta Kuliner Khas Melayu di Kota Pekanbaru
- DPRD Kuansing Kecewa Jarang Diliput Media
- BPN Serahkan Sertifikat Program Strategis
- Ingin Tahu Kenapa Pengumuman CPNS K-II Ditunda Lagi?
- Rachel Bangga Dinobatkan Jadi Wanita Terseksi Sepanjang Masa
- Kabut Asap Riau Mengancam Malaysia dan Singapura
Tulis Komentar