Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Hasto Kristyanto akhirnya angkat bicara menanggapi pernyataan Amien Rais, mantan Ketua MPR RI, soal keraguan nasionalisme Joko Widodo dan Megawati Sukarno Putri. Ia menyatakan, Amien-lah yang sok nasionalis.

Ia mengurai kembali saat Amien menjadi Ketua MPR. Waktu itu presidennya Megawati. Kebijakan privatisasi Indosat dan kebijakan BPPN Megawati yang dinilai berlawanan dengan semangat nasionalisme, ujarnya, adalah untuk melaksanakan ketetapan MPR karena presiden sebagai mandataris MPR. "Ketua MPR waktu itu adalah Amien Rais."

"Pak Amien lah yang harus bertanggungjawab terhadap liberalisasi politik yang dilakukan tergesa-gesa melalui amandemen UUD 1945," kata Hasto tadi malam.

Ia menyatakan, kegagalan agenda reformasi justru di tangan Amien. Karena itu, ia tidak sependapat kalau Amien disebut tokoh reformasi. Justru Amienlah yang menyebabkan agenda reformasi gagal.

Ia mengingatkan, melalui Deklarasi Ciganjur, Amien bersama Abdurahman Wahid, Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan Megawati menandatangani komitmen dihadapan mahasiswa untuk tidak bekerja sama dengan kekuatan orde baru. Namun justru Amien yang mengingkari. Demi ambisi sebagai Ketua MPR, ia mengingkari deklarasi Ciganjur. Menurut dia, itulah pelanggaran etika politik terbesar pada awal reformasi.

"Disitu ada transaksi kekuasaaan politik yang pertama dilakukan Amien. Itu menyebabkan agenda mahasiswa (untuk reformasi) tidak terlaksana," kata dia.

Ia juga menambahkan, pada saat pembahasan Undang-undang Penanaman Modal yang ditolak Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PAN justru setuju. PAN setuju ketika Blok Cepu diberikan Exxon. PAN setuju ketika Undang-undang Free Trade Zone diberlakukan di Batam. PAN setuju privatisasi selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. "Saya ajak Pak Amien debat terbuka sesuai kaidah-kaidah Pancasila yang mengedepankan kejujuran dalam mengungkap fakta-fakta," kata dia. (rep05)