BAGANSIAPIAPI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hilir mengaku prihatin dengan warga Desa Bangko Pusako yang hingga kini rumah mereka belum teraliri listrik. Untuk itu, pihaknya berjanji akan memperjuangkan nasib warga tersebut untuk mendapatkan fasilitas penerangan dari PLN.

"Sudah selayaknya seluruh masyarakat menikmati penerangan PLN, saya sudah melihat langsung ke lokasi, kondisinya sangat memprihatinkan. Inilah target kita untuk memperjuangkan nasib mereka mendapatkan pasokan listrik perumahan. Sebab, untuk sumber penerangan, mereka selama ini mengunakan genset. Saya pikir persoalan ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dan PLN," sebut anggota DPRD Rohil, Ibnu Hajar, Selasa (10/9/2013).

Ibnu berasumsi, daerah yang belum mendapatkan sarana penerangan PLN dapat digolongkan daerah tertinggal. "Aspirasi yang disampaikan masyarakat ke kita (DPRD) akan dijadikan masukan berharga demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Masa sudah berpuluh tahun berdomisili di daerah itu (Bangko Pusako) tersebut yang belum dapat penerangan listrik seperti daerah lainnya," timpalnya.

Ibnu menerangkan, di Desa Bangko Pusako, Kecamatan Bangko Pusako diperkirakan dihuni lebih dari 2 ribu kepala keluarga (KK). "Dewan akan bahas persoalan ini agar listrik segera mengaliri wilayah ini. Kita akan bawa ke dalam rapat komisi dan fraksi nantinya," tegas Ibnu.

Sebagaimana diketahui, pemerintah daerah telah banyak memprogramkan pengadaan jaringan listrik desa di beberapa kecamatan. Sayangnya, pemasangan tiang jaringan listrik tidak sampai menjangkau desa-desa di Kecamatan Bangko Pusako. "Kita akan konfirmasi ke Sekretariat Daerah, kalau tidak salah ada program pemasangan jaringan listrik tahun 2013," tambahnya.

Dilanjutkannya, jarak tiang jaringan listrik dengan Desa Bangko Pusaka dengan daerah lainnya hanya sekitar 8 kilometer, dan untuk penyambungan jaringan listriknya harus membutuhkan bantuan pemerintah daerah agar PLN bekerja serius. "Kalau dengan swadaya tidak mungkin, masyarakat kita yakin tak mampu soal itu. Makanya harus ada campur tangan pemerintah daerah," sebutnya. (rep1)