Bagansiapiapi-Ketua Fraksi Golkar Rokan Hilir, H Rasmali SH, mengatakan Komisi I DPRD serius menangani persoalan atas dugaan penyerobotan lahan dan perambahan hutan yang terjadi di wilayah Kepenghuluan Putat, Kecamatan Tanah Putih.

Hal ini kembali ia tegaskan disela menerima kedatangan Ketua Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Aris Merdeka Sirait, bersama sejumlah warga di kepenghuluan itu, belum lama ini.

Lambannya penanganan atas kasus yang terjadi itu menarik perhatian KPAI dan menjadi isu nasional. Karena diperkirakan terdapat ratusan anak di wilayah perbatasan antara Kabupaten Rohil dan Kabupaten Rohul itu, tepatnya di Kepenghuluan Putat dan Jurong 18, terancam tidak bisa mengikuti pelaksanaan UN, akibat rawan terhadap faktor keselamatan.

"Kita ingin kedua belah pihak kabupaten ini sama-sama memberikan solusi atas masalah tersebut," kata Aris.

Menanggapi hal ini, Rasmali menyebutkan, permasalahan perbatasan adalah sesuatu yang mendesak. "Kita tetap serius menangani masalah ini, walaupun terbilang rumit. Tidak hanya peran dari pemerintah kabupaten saja, melainkan juga perlu turun tangan dari pihak provinsi. Kita mengharapkan agar perusahaan yang ada di kawasan itu dapat bersikap kooperatif. Sebab kita telah melakukan pemanggilan, namun tidak ada datang sampai sekarang," paparnya.

Jika pemanggilan tersebut tak digubris, terangnya, maka dewan akan mengancam pihak perusahaan untuk dipanggil secara paksa, untuk menghadap DPRD. Dari sejumlah undangan untuk hearing di DPRD kabupaten dan sekali ditingkat DPRD provinsi, namun pihak perusahaan tidak berkenan hadir.

"Padahal banyak keterangan yang ingin didengarkan bersama, sehingga solusi yang ditempuh dapat tercapai untuk kebaikan bersama juga. Disejumlah kesempatan, warga menyampaikan kondisi yang mereka alami, dimana lahan yang mereka tempati telah diambil alih secara paksa dan sejumlah rumah dibakar," paparnya.

Anggota Komisi I DPRD Rohil ini menyebutkan, pihaknya berencana untuk kembali ke lapangan melakukan pengecekan kondisi terbaru. Selain itu, ia menegaskan jika pihak perusahaan tidak mengacuhkan pemanggilan, maka DPRD secara bersama akan membentuk pansus untuk menangani persoalan yang terjadi. "Karena dikhwatirkan bila tidak ada tindakan tegas akan timbul gejolak di belakangan hari," ucapnya. (TIM01)