BAGANSIAPIAPI - Berdalih takut ricuh dalam penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) seperti yang terjadi di daerah lain, Camat Pujud, Hasyim menolak kantornya dijadikan tempat penyaluran BLSM olah pihak Kantor Pos.

Hal ini dibenarkan Sekretaris Camat (Sekcam), Muslikh SP, Minggu (28/7). "Dengan tegas kami menolak jika kantor kami dijadikan untuk tempat pembayaran BLSM oleh pihak Kantor Pos, karena ditakutkan warga akan menjadi rusuh ketika pembagian BLSM berlangsung. Sebab, data penerimaan BLSM untuk Kecamatan Pujud tidak valid setelah kami cek," tegas Muslikh SP.

Dijelaskannya, dirinya sependapat dengan camat agar penyaluran BLSM tetap dilakukan di Kantor Pos. "Karena takut rusuh. Pasalnya dari data yang kita miliki dan merujuk data dari Kantor Pos, banyak masyarakat yang berhak menerima dana ini malah jadi penonton. Sebaliknya mereka yang mampu dan kaya justru terdata menjadi penerimanya. Inilah alasan kuat kami menolak kantor kami dijadikan tempat penyaluran BLSM," jelasnya.

Bahkan, katanya, diantaranya calon penerima BLSM malah ada yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). "Masa data penerima BLSM berdasar pada data BLT tahun 2011 lalu, ini pasti terjadi kericuhan nantinya, dan kita tidak mau itu terjadi, biarlah ini menjadi urusan pihak Kantor Pos dan BPS, karena sebelumnya tidak melibatkan kita," ungkapnya.

Diterangkannya, di Kecamatan Pujud ada sekitar 3.000 lebih warga. Namun, kenyataannya banyak yang tidak menjadi calon penerima BLSM. "Kita mau datanya diverifikasi dulu, agar dana tersebut tidak salah sasaran. Saat ini warga di Kecamatan Pujud yang akan menerima BLSM hanya sebanyak 658 orang. Ini kan sudah tidak benar lagi," lirihnya.

Dengan begitu, pihaknya mengaku kecewa atas penyaluran BLSM data dari pusat karena tidak sesuai yang diharapkan warga. "Tolong data itu diverifikasi ulang. Karena ini menyangkut hak orang miskin," harapnya. (rep1)