PEKANBARU-Direktorat Lalulintas Polda Riau menyebutkan, ada 40 titik rawan lakalantas yang mesti diwaspadai pemudik selama mudik lebaran tahun ini di Provinsi Riau. Baik jalan lintas timur, lintas barat dan lintas Duri menuju Sumatera Utara.

Kebanyakan dari titik rawan kecelakaan tersebut merupakan kondisi jalan yang berlobang dan kurangnya rambu petunjuk dan peringatan. Selain itu, titik rawan laka ini juga ditemukan dibeberapa titik keramaian dan lampu Traffick Ligh.

Menurut Humas Dinas Perhubungan Riau, Rudi Simatupang, saat ini pihaknya juga masih melakukan survey di lapangan untuk mengetahui lebih jelas, dimana saja titik-titik rawan ini. "Saat ini masih ada tim kami di lapangan mencari dimana saja titik-titik rawan itu," papar Rudi, Rabu (17/7) di Pekanbaru.

Sedangkan, posko lebaran atau yang biasa disebut posko ketupat baru mulai beroperasi mulai H-7 Lebaran. Saat ini pihak Dishub bersama tim terkait, termasuk Ditlantas Polda masih melakukan rapat kordinasi. "Baru mau membicarakan itu, nanti operasi ketupat atau pembukaan posko ketupat ini dimulai tanggal 1 Agustus," ujarnya.

Rawan Pungli
Di sisi lain, pungkutan liar pada proyek semenisasi di Jalan Lintas Sumatera dalam wilayah Riau mulai marak akhir-akhir ini, terutama di  Minas, Kabupaten Siak. Modus yang dilakukan adalah sejumlah oknum pekerja proyek bersama warga sengaja membuat macet arus lalu lintas dan meminta uang ke pengendara.

Ketua Komisi C DPRD Provinsi Riau, Aziz Zainal meminta kepolisian dan Dinas Perhubungan Riau untuk segera menertibkan praktik pungutan liar tersebut yang mulai meresahkan pengendara. "Jangan cuma buat proyek, tapi tingkat sosialnya tidak diperhatikan makanya muncul pungutan liar," kata Aziz Zainal di Pekanbaru, Kamis (18/7).

Dikatakan, pihaknya telah menerima banyak laporan terkait pungli tersebut. Dia juga mengecam pungli, karena merugikan masyarakat, dan bagi pelaku usaha telah menambah ongkos produksi dan distribusi.

Ditambahkan, proyek perbaikan dan semenisasi Jalinsum di Riau ditargetkan selesai pada H-7 Lebaran 2013 dengan total mencapai 28 kilometer yang dibiayai pemerintah pusat lewat APBN. (frc/rep05)