PEKANBARU - Persoalan tunggakan insentif RT RW yang terjadi di lingkungan Kota Pekanbaru mendapat respon dari kalangan legislatif di DPRD Kota Pekanbaru, terutama Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum.

Menurut Anggota Komisi I Zainal Arifin, persoalan yang dikeluhkan oleh Forum Komunikasi (FK) RTRW Kota Pekanbaru terkait insentif yang tak kunjung dibayar ini harus segera dicarikan solusi. Pasalnya di tengah kondisi pandemi Covid-19, Zainal Arifin tidak menginginkan ada lagi aksi kerumunan dalam demo yang sempat terjadi pada Senin (15/12/2020) kemarin. Dimana Forum Komunikasi RT RW mengeluhkan sudah enam bulan terakhir tidak menerima hak atas kinerjanya. Perbulan RT mendapatkan insentif Rp500 ribu sedangkan RW mendapat insentif Rp650 ribu.

"Pihak Pemko Pekanbaru agar bisa menyelesaikan hal yang seperti ini, supaya tidak menganggu aktivitas baik itu dalam Pemerintahan sendiri maupun dari pihak RTRW," ungkap Zainal.

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini pun tidak ingin adanya permasalahan ini, pihaknya akan mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya.

"Ini sebetulnya kita tidak juga (ingin, red) seperti itu. Kemungkinan ini (karena, red) anggaran yang terbatas," tegasnya.

Untuk ke depannya, Zainal berpesan agar apapun kegiatan yang dilaksanakan harusnya direncanakan terlebih dahulu dengan baik agar tidak menimbulkan persoalan di belakang.

"Kedepannya direncanakan dengan matang, begitu juga dengan kinerja OPD-nya agar terukur, banyak kegiatan tapi uangnya tidak ada," pungkas Zainal.