BAGANSIAPIAPI - Komisi D DPRD Kabupaten Rokan Hilir menegaskan, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Rohil harus bersikap tegas dan jangan abu-abu dalam menegakkan aturan kepada perusahaan yang ada di daerah. Berhubung akhir-akhir ini banyak terjadi pemutusan hubungan kerja dengan karyawan mayoritas warga Rohil sendiri.

Menurut Ketua Komisi D DPRD Rohil Hj Rusmanita mengatakan, Rohil sudah harus mampu berdiri pada prinsip untuk mempertahankan kebijakan yang sudah ada dan diatur dalam hukum yang diberlakukan oleh Pemda. Sejauh ini politisi PDIP ini menilai kebijakan yang sudah ada belum maksimal diaplikasikan untuk membela hak pekerja yang ada di Rohil ini.

“Kebijakan serta aturan daerah dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan di Rokan Hilir harus dijalankan oleh dinas terkait, terutama memfasilitasi tenaga-tenaga lokal,” tegas Hj Rusmanita. Rabu (5/10) di Bagansiapiapi

Selain itu dia juga menghimbau kepada seluruh perusahaan yang ada di Rokan Hilir harus mempunyai sentral administrasi terpusat di Rohil sendiri. Selain mudah untuk mengontrol gerakannya oleh daerah, juga bisa tempat tenaga kerja mengadu perihal ketenagakerjaan. Selain itu daerah juga bisa mengontrol keberadaan buruh-buruh lokal harus diutamakan oleh pihak perusahaan.

“Sekarang nasib tenaga kerja lokal sudah mulai tipis keberadaannya di dunia kerja swasta di Rohil. Pihak perusahaan hanya merekrut tenaga dari luar daerah. Untuk itu kita tegaskan, pihak Disnaker harus tegas menyikapi persoalan nasib buruh lokal ini,” pungkasnya.(adv/DPRD)