Jakarta - PDIP DKI Jakarta menggelar penjaringan cagub DKI penantang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sudah ada 34 nama bakal cagub dan cawagub DKI mendaftar, namun tak ada yang cukup kuat. Akankah PDIP menunjuk kadernya sendiri di Pilgub DKI?

 

Pertanyaan besar ini muncul karena nama-nama yang mendaftar penjaringan cagub DKI dari PDIP masih kurang kuat dari segi popularitas maupun elektabilitas. Merunut hasil survei Populi Center yang dirilis Senin (25/4/2016) kemarin, praktis hanya ada beberapa nama yang cukup kuat seperti Yusril Ihza Mahendra dan Sandiaga Uno. Sementara itu nama-nama lain elektabilitasnya masih sangat rendah. 

 

Namun demikian elektabilitas Ahok yang berstatus cagub incumbent (50,5%) terpaut jauh dengan Yusril yang di survei tersebut hanya mendapatkan elektabilitas (5%). Di survei lain juga Ahok memang masih memuncaki 'klasemen' dengan jarak cukup jauh dengan para pesaingnya.

 

Hal inilah yang kemudian memantik spekulasi PDIP akan mengusung nama di luar 34 kontestan penjaringan cagub DKI itu. Apalagi PDIP DKI juga berulangkali mengungkap bahwa keputusan akhir soal nama cagub DKI yang bakal diusung partai banteng moncong putih ada di tangah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Isu santer memang Megawati sedang membaca situasi terkini untuk mencari waktu terbaik untuk mengumumkan cagub DKI dari PDIP. Lalu siapa yang bakal diberi mandat Megawati untuk maju Pilgub DKI? Sinyal itu jelas sekali terungkap dari pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang sudah menyebut tokoh yang menjadi harapan warga Jakarta.

 

"Hasil survei juga Bu Risma menunjukkan kapasitas dan harapan masyarakat DKI. Tetapi, masih lama prosesnya untuk menentukan hal tersebut," kata Hasto usai peluncuran buku 'Megawati dalam Catatan Wartawan Menangis dan Tertawa Bersama Rakyat' di Gedung Arsip Nasional, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Rabu (23/3/2016) malam lalu.

 

Dan kini isu itu semakin mencuat ke permukaan. Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun mengatakan partainya berpotensi membuat tokoh alternatif untuk Pilgub DKI 2017. Hal ini mengacu strategi di Pilgub DKI 2012 yang saat itu Joko Widodo diusung PDIP di detik-detik akhir. Bukan tak mungkin nama Risma yang disebut sebagai harapan warga DKI itu akan diusung di penghujung pendaftaran cagub DKI dari parpol.

 

"Last minutes itu kan politik momentum juga. Bagaimana itu injury time baru diputuskan calon itu. Nah, itu seperti Pilkada 2012, ya bisa saja seperti itu," ujar Komarudin di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/4/2016).

 

Dia mengatakan bila di Pilkada DKI 2012, Jokowi tanpa ikut tes penjaringan kader. Mantan Wali kota Solo itu ditugaskan langsung oleh DPP PDIP untuk maju menuju calon Gubernur DKI. "Contoh seperti Pak Jokowi yang tidak lewat proses. Itu lewat penugasan. Karena Ibu Ketua Umum Megawati punya hak prerogatif untuk melihat dan memutuskan," ujar dia.

 

Sinyal itu semakin diperjelas dengan istilah 'kader potensial' yang disematkan PDIP ke Risma. Pada akhirnya, tak ada kader PDIP yang menolak penugasan partai.

 

"Kalau Bu Risma atau kader potensial lain ya dia bisa ikut mendaftar di DPP atau dengan penugasan partai. Artinya kalau penugasan ini dianggap partai yang bagus ikut proses tanpa harus ikut tes," ujarnya.

 

Lalu apakah perintah Megawati di last minute akan mengantar Risma ke Pilgub DKI? (rep05)