BAGANSIAPIAPI - Salah satu aspek penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif dan efisien adalah dengan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintaha

"SOP merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi. Dengan adanya SOP akan mewujudkan birokrasi yang profesional dalam menjalankan tugasnya," ungkap Surya saat memimpin rapat Teknis Penyusunan SOP di Lantai IV Kantor Bupati Rokan Hilir, Jumat (09/10) siang.

Surya Arfan menyambut baik rapatteknik penyusunan standar operasional prosedur. Kegiatan ini sebagai langkah untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan pemerintah yang prima. Mengingat saat ini masih banyaknya anggapan bahwa proses penyelenggaraan pelayanan pemerintah yang cenderung birokratis dan kurang effisien.

Lebih lanjut Mantan Kadisdik Rohil ini mengatakan, standar operasional prosedur merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosudural sesuai dengan tata kerja, prosudur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.  

Tujuan standar operasional proseduradalah menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintah untuk mewujudkan good governance.

Di samping itu, standar operasional prosedur juga merupakan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

“Keberadaan SOP memiliki peran penting dalam pengelolaan suatu organisasi, guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. SOP diperlukan tidak saja dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas, tetapi juga dalam rangka mendukung implementasi standar pelayanan yang telah ditetapkan,” tegas Sekda.   

Standar operasional prosedur tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal, karena sop selain digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik berkaitan dengan ketepatan programdan waktu. Selain itu, SOP berkaitan responsibilitas masyarakat.

Untuk itu, setiap satuan unit kerja harusmemiliki standar operasional prosedur sebagai acuan dalam bertindak, agar akuntabilitas kinerja dapat dievaluasi danterukur.

“Saya berharap dengan adanya penyusunan standar opersional prosedur, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan memperbaiki citra pemerintah di mata masyarakat, kepuasan dan kepercayaan masyarakat akan dapat terwujud,” harapanya.

Ia juga meminta semua SKPD bisa menusun SOP sesuai dengan peraturan dan dilaksanakan dengan baik. Dalam rapat itu dipimpin oleh Sekda dan dihadiri oleh Asisten IV Hj Dahniar, Kabag Organisasi Muzkkar dan sejumlah kepala dinas, badan dan kantor serta perwikaln dari SKPD yang ada di lingkungan Pemkab Rokan Hilir.(adv/di)